Berita Kabupaten Banjar

Disnakertrans Tetap Beri Pelayanan, Meski Lahan Kantor Digugat Mantan Wakil Bupati Kabupaten Banjar

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar di Jalan A Yani Km 37 Sungaiparing Martapura dipastikan tetap beroperasional

Disnakertrans Tetap Beri Pelayanan, Meski Lahan Kantor Digugat Mantan Wakil Bupati Kabupaten Banjar
Banjarmasinpost.co.id/Hasby
Kantor Disnakertrans Banjar Jalan A Yani Km 37 Sungaiparing Martapura Kabupaten Banjar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar di Jalan A Yani Km 37 Sungaiparing Martapura dipastikan tetap beroperasional memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke kantor tersebut.

Ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Safrin Noor pasca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar memenangkan penggugat dalam sengketa perdata.

"Kantor tidak dikosongkan atau tidak memberikan pelayanan, yang pasti proses perkara perdata masih panjang, dan kami melakukan upaya-upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," kata Kepala Disnakertrans Banjar, Safrin Noor.

Dijelaskannya, penggugat yakni Mawardi Abbas mengklaim kantor dan lahannya merupakan hak miliknya, Safrin Noor pun menilai gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard yang mana Bupati Banjar selalu tergugat. Subyek gugatan dinilainya salah alamat.

Baca: Hasil Final Indonesia Open 2019, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Pertahankan Gelar Juara

Baca: Mengaku Anggota Polisi, Rizki Sukses Sikat 8 Handphone Pengendara di Banjarmasin

Baca: Hari Nahas Suami Rey Utami, Pablo Benua Diungkap Sosok Ini pada Feni Rose, Singgung Titik Lemah

Harusnya gugatan ditujukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian koperasi RI, karena tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Disnakertrans Banjar masih tercatat sebagai aset kementerian tersebut. Disnakertrans Banjar sendiri sudah menempati sejak 37 tahun yang lalu.

"Sampai hari ini tercatat barang milik negara, aset kementerian koperasi RI, Pemkab Banjar hanya sebagai pengguna barang saja, dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Banjar," jelasnya.

Kembali dirinya menegaskan, adanya perkara perdata ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Safrin juga menegaskan, pelayanan tetap berjalan normal seperti biasa.

Mantan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2000-2005 H Mawardi Abbas yang menggugat Pmeerintah Kabupaten Banjar tentang kepemilikan lahan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di Jl A yani KM 37 Sungai Paring Martapura.

Kalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Banjar berencana melakukan banding ke Pengadilan Tinggi sebagaimana diutarakan oleh Penjabat Sekda Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana. Menurutnya, kalau sudah diputuskan pengadilan, maka pihaknya mengikuti putusan hukum itu, tetapi masih ada kesempatan melakukan banding.

"Kami lihat nanti bagaimana putusan Pengadilan Negeri. Memang Pemkab Banjar kalah ditingkat PN, dan kami akan banding ke Pengadilan Tinggi,” kata Nyoman.

Nyoman juga mengatakan, nantinya ditingkat pengadilan tinggi, Pemkab Banjar akan menghadirkan fakta-fakta disaat banding itu. Pihaknya nantinya akan menyampaikan semuanya pada saat banding nanti, mulai dari tahun berapa disnakertrans menempati lahan dan bangunan tersebut.

"Sebagai pemerintah, harus menjelaskan nantinya siapa pemegang sebenanrnya lahan itu. Bukan bermaksud menjatuhkan siapa-siapa, tapi pembenaran yang dicari. Sehingga nanti pemerintah berhak atau tidak atas itu,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved