Berita Banjarbaru

Pemprov Kalsel Gelar Rapat Koordinasi, Fydayeen: Retribusi dan Pajak Jangan Bebani Rakyat

Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan dan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalsel, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemprov Kalsel Gelar Rapat Koordinasi, Fydayeen: Retribusi dan Pajak Jangan Bebani Rakyat
Ilustrasi pajak mobil 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan dan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalsel, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel A Fydayeen, SH, MSi, ditemui Sabtu (20/7/2019) mengatakan rakor tersebut
membahas peraturan pemerintah terkait pajak dan retribusi daerah

Diterangkan kegiatan yang berlangsung Kamis kemarin diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan juga dapat mengimbangi optimalisasi perda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

“Peninngkatan kualitas pelayanan yang cepat, tangap, ramah, santun, jujur dan transparan diharapkan bisa mengimbangi optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah,” sampainya.

Dengan diselenggarakan Rakor terkait pajak dan retribusi daerah, diharapkan Fydayeen dapat menyamakan persepsi terkait pembentukan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Baca: Mengaku Anggota Polisi, Rizki Sukses Sikat 8 Handphone Pengendara di Banjarmasin

Baca: Titik Lemah Suami Rey Utami, Pablo Benua Diungkap Sosok Ini pada Feni Rose, Singgung Hari Nahas

Baca: Kuota Tak Sesuai Data Saat Konversi, Disdagri Tanahbumbu Sebut Ini Penyebab Gas Melon Langka

Rakor kali membahas terkait pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari Pimpinan dan Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten/Kota se Kalsel, Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota , serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala Sub Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr Sumule Tubo, SE, MM selaku narasumber menyampaikan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi tidak memberatkan masyarakat serta menghambat investasi daerah.

“Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah.

"Perluasan/penambahan terhadap jenis pendapatan yang selama ini belum dapat dipungut. Namun hindari kebijakan yang memberatkan masyarakat dan menghambat investasi daerah,” ingat Smule Tumbo. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved