Pemilu 2019

Terganjal Surat MK, KPU Kalsel Belum Bisa Tetapkan Hasil Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Kalsel

KPU Provinsi Kalsel tak dapat melakukan penetapan hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Kalsel 2019 karena terganjal surat keterangan dari MK

Terganjal Surat MK, KPU Kalsel Belum Bisa Tetapkan Hasil Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Kalsel
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Suasana Rapat Pleno KPU Kalsel Penetapan Hasil Pemilu Kalsel 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dimulai sejak pukul 15.00 WITA, Senin (22/7/2019), Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalsel Pada Pemilu 2019 belum juga tuntas.

KPU Provinsi Kalsel tak dapat melakukan penetapan hasil Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Kalsel 2019 karena terganjal surat keterangan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Provinsi Kalsel menjadi salah satu Provinsi yang didapati sengketa perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU).

Dimana pada surat keterangan MK bernomor register 1488 tersebut, tercantum gugatan PHPU atas Pemilu Legislatif Dapil Kalsel II dari Partai Berkarya dari total 250 gugatan di tingkat Provinsi pada Pemilu 2019 lalu.

Padahal menurut Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji, Partai Berkarya tidak mengajukan gugatan PHPU terhadap hasil Pemilu Legislatif tingkat Provinsi Kalsel.

Baca: Dina Sabet Juara II Asia Slalom, Siswi SMADA Banjarbaru Ini Catatkan Driver Cewek Termuda Nasional

Baca: Guru Agama Ini Turut Meningkatkan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Tanahbumbu, Begini Caranya

Baca: Angkut Bensin Tanpa Izin, Dua Penimbun BBM di HST Diamankan Polisi

Baca: SMA Ukhuwah Ingin Punya Perpustakaan seperti Palnam Dispersip Kalsel

Pasalnya, pihaknya selama ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari KPU RI bahwa KPU Provinsi Kalsel digugat dan harus menjawab gugatan tersebut di MK.

"Padahal selama ini kami tidak pernah merasa digugat dan kami tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan terkait Dapil Kalsel II," kata Sarmuji.

Sarmuji menduga masuknya Provinsi Kalsel menjadi salah satu Provinsi yang didapati gugatan PHPU atas hasil Pemilu tingkat Provinsi merupakan kesalahan teknis yang mungkin saja disebabkan faktor human error.

"Karena gugatan ini tidak ada tetapi menjadi ada di surat keterangan MK tersebut, jadi mungkin human error kami juga tidak mengetahui pasti," kata Sarmuji.

Karena itu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Divisi Hukum KPU RI untuk mengklarifikasi kepada MK apakah tercantumnya Dapil Kalsel II dalam gugatan PHPU tingkat Provinsi tersebut benar atau kesalahan teknis di pihak MK.

Baca: Sebelum Membeli di GIIAS 2019, Perhatikan Dulu 5 Perbedaan Teknis Honda ADV 150 dan PCX 150

Baca: Hasil Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019 : Gol Bunuh Diri, Skor 2-0 di Babak Pertama

Baca: Layanan Antar Makanan Go-Food Meledak Sebabkan Banyak Sampah Plastik, Go-jek Pun Dilakukan Ini

Karena itu Rapat Pleno tersebut akhirnya di skors hingga waktu yang belum ditentukan dan akan dilanjutkan jika KPU telah selesai mengklarifikasi terkait persoalan tersebut.

"Nanti skors akan dicabut dan Rapat akan dilanjutkan setelah semua clear," kata Sarmuji.

Namun walau di skors, Ia optimis penyelesaian masalah tersebut tak akan memakan waktu lama dan takkan mengganggu jadwal pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih yang dijadwalkan dilakukan Bulan September mendatang. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved