Pemilu 2019

Turuti Saran Bawaslu, KPU Kalsel Tunda Penetapan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih DPRD Kalsel

Bawaslu Kalsel menyarankan penundaan penetapan agar penetapan hasil perolehan kursi dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih berketetapan hukum

Turuti Saran Bawaslu, KPU Kalsel Tunda Penetapan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih DPRD Kalsel
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Suasana Rapat Pleno KPU Kalsel Penetapan Hasil Pemilu Kalsel 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keputusan KPU Provinsi Kalsel untuk menunda Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalsel Pada Pemilu 2019 tak lepas dari saran Bawaslu Provinsi Kalsel.

Bawaslu Kalsel menyarankan penundaan penetapan agar penetapan hasil perolehan kursi dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih berketetapan hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskan Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, saran tersebut didasari telaah Bawaslu Provinsi Kalsel atas surat keterangan MK yang catatkan kasus gugatan PHPU Partai Berkarya teregistrasi dengan nomor 224 dan 249 di MK.

Pada registrasi perkara nomor 249, disebutkan bahwa ada gugatan PHPU Pemilu tingkat Provinsi Kalsel dari peserta Partai Berkarya.

Baca: Kerap Beraksi di Kapuas Timur, Pelaku Curas Lintas Provinsi Akhirnya Dibekuk di Gunung Mas

Baca: KPU HSS Tetapkan Caleg Terpilih, Inilah Calon Anggota DPRD HSS 2019-2024

Baca: Guru Besar Jepang Puji Stasiun Riset Bekantan di Pulau Curiak Barito Kuala

Baca: NEWSVIDEO Tingkat Kematian Ikan Nila di Keramba Jaring Apung di Karangintan Capai 70 Persen

Walaupun pada nyatanya gugatan yang tercantum tersebut tidak ada dan pemberitahuannya tidak diterima oleh KPU Kalsel, namun Bawaslu Provinsi Kalsel meminta KPU Kalsel untuk menunda penetapan hingga ada kepastian dari MK.

"Mestinya penetapan ini setelah adanya putusan MK karena itu disampaikan melalui forum Rapat Pleno ini kepada KPU. Sebenarnya tindaklanjutnya terserah KPU apakah ingin dilanjutkan penetapan atau tidak, yang penting kami sudah sampaikan," kata Erna usai Rapat Pleno di skors, Senin (22/7/2019).

Pihaknya mengapresiasi KPU Provinsi Kalsel yang akhirnya memilih untuk menunda penetapan dan menunggu kejelasan dari MK terkait dicantumkannya nomor register perkara PHPU untuk Dapil II Kalsel pada Pemilu 2019 lalu.

Baca: Nama Artis Lain Diungkap Nunung di Kasus Narkoba yang Juga Libatkan Suaminya, Iyan Sambiran

Baca: Setuju Cadangan Dana Pilkada Diperdakan, Wali Kota dan DPRD Tandatangani Perubahan Propemperda

Baca: Begini Alur Dana Hibah KONI Banjarbaru yang Ditelisik Kejari Banjarbaru, Kasusnya Naik Kepenyidikan

"Kalau menunggu keputusan MK artinya ada kepastian hukum. Memang menurut kami ini keputusan terbaik supaya kedepan tak ada lagi gugatan terkait kejelasan hukum," kata Erna.

Selanjutnya, Rapat Pleno yang dihadiri stakeholder Pemilu di Kalsel baik Pemerintah Provinsi Kalsel, Kepolisian, Parpol Peserta Pemilu dan yang lainnya ini diskors hingga KPU Provinsi Kalsel mendapatkan kepastian dari MK. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved