Opini Publik

Keluarga Pembaca (Sebuah Catatan Hari Anak Nasional)

Di Indonesia ada momen khusus yang memberikan perhatian kepada anak-anak melalui sebuah peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Keluarga Pembaca (Sebuah Catatan Hari Anak Nasional)
HO/Humas Dispersip Kalsel
Anak PAUD Griya Ananda, Cindai Alus, Kabupaten Banjar, berkunjung ke Kid Library Perpustakaan Palnam, Selasa (6/10/2018) 

Oleh: Ahmad Syawqi
Pustakawan UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ada momen khusus yang memberikan perhatian kepada anak-anak melalui sebuah peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli 2019.

Peringatan HAN tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia dan biasanya dirayakan secara besar-besaran. Tema yang diangkat pada HAN 2019 yaitu “Kita Beda, Kita Bersaudara Bersama Kita Maju”. Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2019 bertema “Peran Keluarga dalam Pelindungan Anak” dengan slogan “Kita Anak Indonesia, Kita Gembira”.

Di setiap negara, perayaan hari anak berbeda-beda, hal ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 836 (IX) tanggal Desember 1954 yang memberikan rekomendasi kepada semua pemerintahan di setiap negara untuk meresmikan hari anak pada tanggal yang sesuai dengan pertimbangan masing-masing negara.

Di Indonesia HAN diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan sekaligus merenungkan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan dunia anak yang lebih baik.

Sejarah hari anak nasional berawal dari gagasan mantan presiden RI ke-2 (Soeharto), yang melihat anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa, sehingga sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 44 tahun 1984, ditetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai HAN yang dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, hingga daerah.

Untuk menunjang kesejahteraan anak serta melindungi hak-hak anak-anak sebenarnya secara hukum dan perundangan, telah banyak hal dilakukan oleh negara. Diantaranya pemerintah RI seperti telah diundangkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memuat berbagai ketentuan tentang masalah anak di Indonesia.

Instruksi Presiden No. 2 tahun 1989 telah ditetapkan tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak sebagai landasan hukum terciptanya Dasawarsa Anak Indonesia 1 pada tahun 1986 – 1996 dan Dasawarsa Anak II pada tahun 1996 – 2006.

Juga dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai insitusi independen guna melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga dapat memberikan saran dan masukkan secara langsung ke Presiden tentang berbagai upaya yang perlu dilakukan berkaitan dengan perlindungan anak.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melindungi anak-anak, yaitu pada Kabinet Indonesia bersatu jilid kedua, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengganti nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved