Opini Publik

Kerja Keras Penyelenggaraan PTSL

Telah diketahui bersama bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat

Kerja Keras Penyelenggaraan PTSL
kompas.com
sertifikat tanah 

Oleh: Husnayadi Herliza SH MH, Pemerhati Pertanahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Telah diketahui bersama bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tercukupinya kebutuhan manusia akan bahan pangan, dikarenakan manusia mampu mengolah dan mendayagunakan tanah.

Kemampuan tersebut ternyata tidak terbatas pada usaha untuk mencukupi kebutuhan bidang pangan saja, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas yang menyangkut perkembangan kehidupan seperti misalnya tanah untuk perumahan, pendirian bangunan industri, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah, dan berbagai keperluan yang lain.

Dari sejarahnya, pendaftaran tanah dilaksanakan untuk tujuan pemungutan pajak atas tanah (fiscal cadastre). Sampai tahun 1961, dikenal tiga macam pungutan pajak tanah, yaitu verponding Eropa, verponding Indonesia, dan Landrente. Sebagai dasar bagi penentuan obyek pajak saat itu adalah status tanahnya sebagai tanah Hak Barat dan tanah hak milik adat, sedangkan wajib pajaknya adalah pemegang hak/pemiliknya.

Dalam perkembangan berikutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah, munculah pendaftaran tanah untuk tujuan kepastian hukum (legal cadastre). Sasarannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak dan dikenal tanah hak maupun persil yang kemudian diukur, dipetakan dan diteliti proses penguasaan oleh pemegang haknya. Hasilnya berupa peta dan daftar yang memberikan penjelasan mengenai siapa pemegang haknya, letaknya, dan luasnya (data kadastral).

Pendaftaran Tanah
Menurut PP No.24 tahun 1997, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sebutan “pendaftaran tanah” telah menimbulkan kesan obyek utama pendaftaran atau satu-satunya obyek pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah-lah yang merupakan obyek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaftaran dan disajikan juga dalam daftar tanah.

Kata “kadaster” yang menunjuk pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah latin capitastrum (suatu daftar yang berisikan data mengenai tanah). Tetapi dalam pengumpulan sampai penyajian data yuridis, bukan tanahnya yang didaftar, melainkan hak-hak atas tanah yang menentukan status hukumnya serta hak-hak lain yang membebani hak-hak tersebut (Boedi Harsono, 2003).

Pendaftaran tanah pertama kali (initial registration) dapat dilakukan secara sistematik dan secara sporadik. Secara sistematik berarti dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, yang umumnya prakarsa datang dari Pemerintah.

Secara sporadik berarti kegiatan pendaftaran tanah untuk satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/keluarahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah bersangkutan.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved