Opini Publik

Kerja Keras Penyelenggaraan PTSL

Telah diketahui bersama bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat

Kerja Keras Penyelenggaraan PTSL
kompas.com
sertifikat tanah 

Sistematis Lengkap
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No.6 Tahun 2018. Latar belakangnya adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan data web KKP BPN RI, sampai dengan Nopember 2016, dari 100 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, sebanyak 41,8 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Jadi masih terdapat 51,2 juta bidang tanah yang belum didaftarkan.

Oleh karenanya Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, sejak tahun 2017 melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah sebanyak 5 juta bidang di seluruh Indonesia. Di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat target sertipikasi tanah sebanyak 69.000 bidang dari target nasional 7 juta bidang.

Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mencegah sengketa konflik pertanahan.

Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilakukan melalui kegiatan PTSL atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program atau kegiatan lain yaitu Program Sertipikasi Lintas Sektor, kegiatan massal sertipikasi swadaya masyarakat, kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dan transmigrasi, dan atau gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menetapkan lokasi, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Panitia Ajudikasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang tugasnya antara lain mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku; mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan; mengesahkan hasil pengumuman yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis). Sedangkan untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan, yaitu yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya berkaca dari pelaksanaan pendaftaran tanah selama ini, diperlukan “kerja keras” dalam penyelenggaraan kegiatan PTSL dimaksud, sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Tak kalah pentingnya di sini, peran serta masyarakat dan dukungan aparat pelaksana yang profesional, sehingga percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara optimal. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved