Tajuk

Momentum Baik dari Baiq

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara resmi meminta pertimbangan pada DPR RI, perihal rencananya memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril

Momentum Baik dari Baiq
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, tak kuasa menahan tangis saat membacakan surat permohonan amnesti untuk Presiden Joko Widodo. Tangis ibu tiga anak itu beberapa kali pecah saat membaca beberapa bagian surat yang menceritakan perjalanan kasusnya. Surat untuk Jokowi itu awalnya diserahkan oleh Baiq Nuril kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pada Senin (15/7/2019) pagi ini. Usai menyerahkan surat ke Moeldoko, Baiq Nuril turut membacakan surat itu di hadapan awak media. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara resmi meminta pertimbangan pada DPR RI, perihal rencananya memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril Makmun. Surat tertanggal 15 Juli 2019 itu telah dibahas komisi III DPR RI dan pada Rabu (24/7) disetujui untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dimintakan persetujuan pada forum rapat pleno DPR RI.

Dalam suratnya, Jokowi pada intinya menyebut pelanggaran yang dilakukan Baiq terhadap pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE), semata-mata untuk menjaga kehormatannya dan kehormatan kaum perempuan di seantero jagat.

Sama sekali, Baiq tidak bermaksud merendahkan pihak yang merasa kehormatannya tercemar atas pendistribusian konten yang dipersoalkan dalam kasus ini. Ia hanya sedang ‘membela diri’ atas pelecehan verbal yang diterimanya dari seorang kepala sekolah.

Jokowi juga menyebut dalam suratnya, rencana pemberian amnesti perlu dilakukan karena tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh Baiq untuk lepas dari jerat hukum dan mendapatkan keadilan.

Setelah Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memvonis bebas Nuril, kasasi yang diajukan jaksa diterima. Baiq pun divonis Mahkama Agung (MA) dengan kurungan 6 bulan penjara. Upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA itu pun kandas. Saat itulah, seluruh pintu proses hukum sudah tuntas ditempuh Baiq.

Ya, secara material keputusan MA memang bisa dibenarkan. Sebab, faktanya memang ada perbuatan menyebarkan konten asusila yang dilakukan Baiq. Di lain pihak, UU ITE tidak memberi ruang bagi motif pelaku penyebaran konten asusila.

Berbeda dengan KUHP yang memberi ruang bagi pembunuh yang terbukti melakukan perbuatannya untuk membela diri. Pelaku dengan motif semacam itu, diamanatkan KUHP untuk divonis bebas. Bahkan, bila nyata-nyata membela diri, kasusnya boleh tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Karena itu, momentum baik dari kasus Baiq ini seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki UU ITE. Agar upaya pembelaan diri melalui pendistribusian konten tidak serta merta dihukum, tapi bisa bebas murni lantaran Undang-undang memberi ruang bagi pelaku yang bermotif mempertahankan kehormatan.

Bila tidak ada ruang bagi motif, bisa jadi kasus semacam Baiq akan bermunculan di kemudian hari. Para korban yang melakukan upaya pembelaan kehormatan melalui saluran perangkat elektronik akan serta merta dihukum.

Lantaran ada preseden kasus Baiq, bisa jadi mereka akan ramai-ramai mengajukan amnesti. Dan demi keadilan, presiden pun harus menyediakan waktu dan ruang untuk pengajuan tersebut. Demikian juga DPR RI.

Apakah harus demikian? Padahal ada acara lebih baik; Memperbaiki Undang-undang ITE ? (*)

Penulis: Didik Trio
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved