DPRD Banjarbaru

DPRD Banjarbaru Targetkan Tiga Reperda Rampung Sebelum Pelantikan

DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agendakan penyampaian tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat, (26/7).

DPRD Banjarbaru Targetkan Tiga Reperda Rampung Sebelum Pelantikan
Humas DPRD Banjarbaru
DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agendakan penyampaian tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat, (26/7). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agendakan penyampaian tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat, (26/7).

Kegiatan paripurna ini dipimpin ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwansyah dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wakil DPRD Banjarbaru serta Kepala SPKD dan pejabat Pemko lainnya.

Tiga Raperda yang sampaikan kali ini yakni tentang hak-hak penyandang disabilitas, Raperda anggaran cadangan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 serta Raperda tentang perubahan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Satu dari Raperda merupakan inisiatif DPRD yakni tentang hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan dua lainnya usulan Pemko Banjarbaru.

Ketua DPRD Banjarbaru, AR Iwansyah menargetkan seluruh Raperda bisa rampung dalam waktu cepat. Tiga Raperda yang telah disampaikan ditargetkan bisa disahkan sebelum pelantikan anggota DPRD Banjarbaru terpilih.

"Insya Allah tiga raperda ini kami bertekad selesai sebelum masa jabatan berakhir. Estimasi akhir Spetember sudah rampung," kata Iwansyah.

Menurutnya saat ini seluruh anggota legislatif telah berkomitmen untuk menyelesaikan Raperda ini. Sehingga, yang tidak terpilih kembali sebagai anggota dewan turut akan bersemangat menuntaskan tugasnya.

"Rekan-rekan semuanya masih antusias. Jadi kita optimistis bisa selesai dalam kurun waktu tiga bulan ini," katanya.

Tiga buah Raperda ini, kata Iwansyah akan coba diselesaikan dalam waktu satu bulan untuk setiap Raperda. Mengingat, Oktober katanya memasuki masa pelantikan anggota DPRD yang baru.

"Idealnya satu Raperda memang satu bulan. Nanti kalau sudah dirapatkan di Pansus dan disepakati, maka akan dibawa ke Provinsi untuk sinkronisasi," jelasnya.

Pihaknya tidak ingin jadi Utang Perda. Juga berkaca sebelumnya tidak pernah ada utang perda. Jadi pihaknya targetkan harus rampung sebelum akhir masa jabatan.

Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani mengatakan jika tiga Raperda ini memang sesuai kebutuhan Kota Banjarbaru.

Selain soal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Raperda terkait dana cadangan Pilkada katanya juga jadi atensi mereka.

"Karena tahapan pelaksanaan Pilkada ini kan dari akhir 2019 dan bersambung ke 2020, artinya dua fase. Sistem anggaran tidak bisa dalam satu tahun dana itu keluar dua kali, makanya ada dana cadangan. Ini akan kita bahas nanti," katanya (AOL/*).

Penulis: Aprianto
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved