Berita Regional

Kena OTT KPK, Ternyata Tahun 2014 Bupati Kudus Tamzil Terlibat Kasus Korupsi Dana Bantuan Pendidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan delapan orang lainnya pada Jumat (26/7/2019).

Kena OTT KPK, Ternyata Tahun 2014 Bupati Kudus Tamzil Terlibat Kasus Korupsi Dana Bantuan Pendidikan
(TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI)
Bupati Kudus M Tamzil saat ke Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (30/7/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama delapan orang lainnya pada Jumat (26/7/2019), bukan kasus pertama menimpanya.

Beberapa tahun lalu, Tamzil sempat dipidana kasus dugaan korupsi dana bantuan sarana pendidikan di Kudus.

Kali ini, diduga, terjadi transaksi suap yang melibatkan Tamzil dan calon kepala dinas setempat. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang yang totalnya masih dihitung.

Transaksi tersebut diduga suap pengisian jabatan.

Saat ini, Tamzil dan delapan orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam untuk menetapkan status hukumnya.

Ternyata, Tamzil pernah menjejakkan kaki di lubang yang sama beberapa tahun lalu. Saat itu, di posisinya sebagai bupati Kudus periode 2003-2008, ia melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Namun, perkaranya baru ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada 2014.

Baca: Nurdin Basirun Kena OTT KPK Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi, Penggantinya Dipilih Orang Ini

Baca: Terjaring OTT KPK, Bupati Kudus Ternyata Pernah Terjerat Kasus Korupsi

Hakim Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan vonis pidana satu tahun dan sepuluh bulan penjara atau 22 bulan pada Februari 2015. Tamzil juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan kurungan.

Dalam kesimpulannya, hakim menyimpulkan bahwa Tamzil telah terbuti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Secara umum, hakim sependapat dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kudus. Bekas staf ahli Gubernur Jawa Tengah itu terbukti telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dalam perkara tersebut.

Hakim juga mencatat bahwa Tamzil telah memerintahkan Ruslin selaku kepala Dinas Pendidikan sekaligus pengguna anggaran untuk membayarkan dana ke pihak ketiga, yakni Abdul Gani, selaku direktur PT Gani and Son sebesar Rp 21,8 miliar.

Saat perintah pencairan tersebut, Tamzil telah menyalahgunakan wewenangnya lantaran meminta pencairan terlebih dulu, sementara anggaran belum tersedia atau belum disahkan bersama di DPRD pada tahun 2004.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved