Bumi Antaluddin

Dicalonkan Jadi Daerah Tertib Ukur, Wabup HSS, Dinas Perdagangan & BUMN Tandatangani Komitmen Ini

Penandatanganan Komitmen Kerja tersebut sebagai tindaklanjut dari komitmen kerja dengan Kementrian Perdagangan pada Maret 2019 lalu, dimana HSS

Dicalonkan Jadi Daerah Tertib Ukur, Wabup HSS, Dinas Perdagangan & BUMN Tandatangani Komitmen Ini
banjarmasinpost.co.id/hanani
Wabup HSS Syamsuri Arsyad bersama Perusahaan BUMN0 dan BUMD menandatangani kerjasama dalam rangka mendukung HSS sebagai Daerah Tertib Ukur 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Mendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Daerah Tertib Ukur, ‎Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, Kepala Dinas Perdagangan HSS, PT Perusahaan Listrik Negara Cagang Kandangan, Direktur PDAM Kabupaten HSS, Kepala Kantor Pos HSS, Perum Bulog Sub Divre Barabai, Pimpinan JNE Express Kandangan, Pimpinan J&T Express Kandangan, Pimpinan TIKI Kandangan dan Kepala Pegadaian HSS menandatangi komitmen kerja bersama Senin (29/7/2019) di Aula Rakat Mufakat Kantor Bupati HSS.

Penandatanganan Komitmen Kerja tersebut sebagai tindaklanjut dari komitmen kerja dengan Kementrian Perdagangan pada Maret 2019 lalu, dimana HSS menjadi salah satu dari 13 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang dicalonkan menjadi daerah tertib ukur.‎

Penandatanganan juga disaksikan perwakilan dari Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 3 Kalimantan, para pejabat pemerintahan HSS, pimpinan instandi vertikal, BUMN, BUMD.

Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, dalam sambutannya menyambut baik terlaksananya kegiatan penandatanganan Komitmen Kerja Daerah Tertib Ukur Tahun 2019 ini yang akan menjadi titik awal pelaksanaan program Daerah Tertib Ukur di Kabupaten HSS.

Hal ini juga menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati HSS Nomor 188.45/110/Kum/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tim Pembentukan Daerah Tertib Ukur Kabupaten HSS.

Wakil Bupati berharap melalui penandatanganan komitmen kerja ini, semua pihak terkait saling bersinergi, bekerja sama dalam mewujudkan komitmen yang telah ditandatangani.

"Dalam pelaksanaannya mungkin terdapat kendala. Namun dengan kebersamaan tentunya hal itu dapat diatasi,"kata Wabup.

Para pihak yang berkomitmen berfoto bersama usai penandatanganan komitmen kerjasama ?mendukung HSS sebagai Daerah Tertib Ukur.
Para pihak yang berkomitmen berfoto bersama usai penandatanganan komitmen kerjasama ?mendukung HSS sebagai Daerah Tertib Ukur. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Disebutkan, tertib ukur di daerah merupakan perwujudan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang jual beli dan perdagangan.

“Tertib ukur akan memberikan kenyamanan bagi para pembeli serta penjual. Sehingga diharapkan kegiatan jual beli berjalan nyaman, tenang, serta memberikan keberkahan, dalam rangka mendukung visi pembangunan mewujudkan masyarakat yang agamis,” ujar Syamsuri.

Diapun berharap persoalan tertib ukur tidak semata-mata pendekatannya melalui pendekatan administratif atau pendekatan teknis tetapi mengedepankan pendekatan agamis.

Sebagai daerah agamis dengan visi mewujudkan Kabupaten HSS yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sangat penting.

Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perdagangan, di penghujung akhir jabatan dan pengabdian di pemerintahan HSS memberikan kinerja yang baik, sehingga bisa menjadi contoh.

"Diakhir kerja tidak semakin mudur atau turun, tapi tetap semangat meninggalkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita laksanakan apa yang menjadi komitmen bersama, mudahan menjadi kebaikan bersama, kerjasama, informasi, koordinasi yang baik didalam penyelenggaraan kegiatan tertib ukur ini untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan HM Sufiani, mengatakan, semua pihak yang melakukan tandatangan komitmen, sudah sepakat diakhir 2019, untuk memulai kegiatan tertib ukur. Penilaiannya dilakukan 2020 mendatang.

“Kegiatan ini bukan sekedar komitmen kerja secara umum, karena masing-masing perusahaan berkomitmen melaksanakan tera yang setiap tahun harus di update. Desember 2019 mendatang, ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan menjadi daerah tolak ukur," pungkasnya. (AOL/*)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved