Jendela

Diplomasi Politisi

Menurut kolumnis Mahbub Djunaidi, diplomat adalah orang yang mampu tertawa “kapan saja dan di mana saja dan tentu sanggup menguap tanpa membuka mulut.

Diplomasi Politisi
istimewa/mujiburrahman
Profesor Dr H Mujiburrahman MA Rektor UIN Antasari 

Oleh: Mujiburrahman
Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - KOTA Leiden, Juni 2015. Hari itu, seorang profesor Belanda mengajak saya makan siang di sebuah warung yang menjual masakan Indonesia. Kami ngobrol tentang berbagai kegiatan akademik dan orang-orang penting di Indonesia. “Anda kenal dengan profesor A?” tanyaku.

“Ya, tentu saja. Beliau itu akademisi-diplomat,” katanya. “Betul. Beliau kan lama menjadi staf ahli menteri di zaman Orde Baru,” kataku.

Menurut kolumnis Mahbub Djunaidi, diplomat adalah orang yang mampu tertawa “kapan saja dan di mana saja dan tentu saja sanggup menguap tanpa membuka mulut.” Ia pandai berdiplomasi, yaitu “bahasa yang keluar dari mulut yang manis, sedikit berbelit-belit namun tidak menyinggung perasaan, menyenangkan tiap pendengar, walau belum tentu paham apa yang dimaksud.” (Kompas, 24 Mei 1987).

Politisi biasanya pandai berdiplomasi. Jokowi bertemu Prabowo. Keduanya bilang, tidak ada lagi cebong dan kampret. Yang ada Garuda atau Merah-Putih. Ketua Nasdem, Surya Paloh, bertemu pimpinan PPP, PKB dan Golkar, kemudian bertemu Gubernur DKI, Anies Baswedan. Prabowo juga bertemu Megawati. Kalau ditanya, apakah ini soal koalisi dan bagi-bagi kursi? “Oh tidak. Ini hanya silaturrahmi teman lama.”

Pertemuan para elite politik yang sempat bertarung sengit pada pemilu lalu tentu sangat mendinginkan. Jika para pemimpin sudah akur, senyam-senyum, berkata manis dan makan bersama, maka seharusnya para pendukung mereka juga begitu. Pemilu bukan medan pertempuran untuk saling menghabisi, tetapi sekadar cara untuk memilih pemimpin negara. Usai pemilu, semua harus bersatu sebagai anak bangsa.

Demikianlah yang ideal dan seharusnya. Tetapi hakikatnya belum tentu seindah tampilannya. Meskipun kata-kata elite politik itu semanis madu, belum tentu keinginan mereka sama dengan keinginan rakyat. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang mereka bicarakan dan rundingkan di balik layar. Kita paling hanya bisa menebak-nebak kepentingan masing-masing pihak dan tawar-menawar yang diajukan.

Banyak yang menduga, pertemuan elite politik itu adalah langkah awal untuk bagi-bagi kursi menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya. Memang, mendapatkan kekuasaan melalui jabatan adalah salah satu misi politisi. Kita hanya bisa berharap agar jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas, mampu dan jujur. Dengan begitu, janji-janji pemilu akan lebih mudah diwujudkan.

Ada pula yang mengatakan, usai Pemilu 2019 ini, para elite politik itu sudah mulai berpikir tentang calon presiden 2024 kelak. Jika benar, berarti mereka itu politisi tulen dan bukan negawaran. Seperti sering dikutip oleh Romo Mangunwijaya, James Freeman Clarke (1810-1888) mengatakan, “Politisi berpikir tentang pemilu yang akan datang, sedangkan negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang.”

Di sisi lain, ada pula orang-orang yang kecewa dengan sang idola gara-gara mau berdamai dengan ‘musuh’. Bagi mereka, tak boleh ada kompromi sedikit pun. Pikiran, perasaan dan sikap mereka sudah terbentuk kaku, melihat lawan politik sebagai lawan abadi yang hitam. Mereka baik, lawannya jahat. Mereka saleh dan calon penghuni surga, sedangkan lawannya sekuler/ateis dan calon penghuni neraka.

Padahal, sikap tertutup dan eksklusif tidak cocok untuk dunia politik, lebih-lebih di negara yang amat majemuk seperti Indonesia. Orang yang fanatik pada kelompok tertentu hanya akan bisa menjadi pemimpin di kelompok itu. Pemimpin untuk semua adalah yang mampu merangkul semua. Yang eksklusif paling-paling hanya diperalat saat pertarungan terjadi dan setelah itu gampang ditinggalkan.

Di sisi lain, sikap lentur dan merangkul bukan berarti semua menjadi serba-boleh dan dikompromikan. Kelenturan dalam bersikap harus diimbangi keteguhan dalam prinsip.

“Seorang politisi yang ulung harus mampu mengarahkan semua aspirasi dan kebutuhan orang lain di sekitarnya, termasuk lawan-lawannya, untuk kepentingan yang digariskannya sendiri,” kata Abdurrahman Wahid (1983:38).

Saya kembali teringat ombrolan dengan Profesor Belanda di atas. Tidak banyak akademisi yang menjadi politisi dan pandai berdiplomasi atau sebaliknya. Menjadi politisi itu berat, apalagi menjadi negarawan! (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved