Berita Tanahbumbu

Pertengkaran Pemicu Tertinggi Perceraian di Tanbu, 7 Bulan PA Catat 472 Perkara Gugatan dan Talak

Dari ratusan laporan diterima pihak PA, tingginya angka perceraian didominasi permohonan cerai gugat yang dilatar belakangi karena pertengkaran.

Pertengkaran Pemicu Tertinggi Perceraian di Tanbu, 7 Bulan PA Catat 472 Perkara Gugatan dan Talak
nurkholis huda
Ilustrasi - Sidang perceraian Kakek Ikhlas di Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Angka penceraian di Kabupaten Tanahbumbu cukup tinggi. Dari Januari sampai Juli tercatat sebanyak 472 perkara gugat cerai dan talak diterima pihak Pengadilan Agama (PA) Tanahbumbu.

Bahkan tingginya angka penceraian di kabupatan yang berjuluk Bumi Bersujud ini, terjadi dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata mencapai 10 persen pertahun.

Dari ratusan laporan diterima pihak PA, tingginya angka perceraian didominasi permohonan cerai gugat yang dilatar belakangi karena pertengkaran.

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Tanahbumbu H Yahyadi SH mengatakan, 472 perkara cerai didominasi cerai gugat diajukan pihak perempuan, selain ada cerai talak yang diajukan pihak laki-laki.

"Dari dua katagori cerai ini, yang dominan perempuan yang ngajukan cerai gugat," jelas Yahyadi kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (29/7/2019).

Baca: Begini Cara Mudah Melihat Penampakan Pocong di Google Maps, Fotografer Bongkar Teknik Cara Fotonya

Menurut dia, sementara menjadi penyebab tingginya angka penceraian dipicu soal perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus.

"Melalui pertemuan keluarga tidak berhasil, sehingga harus berakhir ke PA," kata Yahyadi.

Lanjut Yahyadi, dari 472 kasus laporan cerai tercatat. Hanya sebagian kecil berhasil dimediasi tanpa berakhir dengan perceraian, atau sekitar dua sampai tiga laporan.

Tidak bisa optimalnya mediasi, itu dikarenakan ketidak hadiran salah satu pihak. Sehingga menyulitkan pihaknya dalam melakukan mediasi.

"Karena tahapan kami setiap perkara pasti dimediasi. Dengan catatan kedua belah pihak hadir. Kalau tidak hadir kan tidak bisa dimediasi. Kebanyakan hanya dihadiri salah satu pihak," ujarnya.

Baca: Keluarga Besar Banjarmasin Post Group Ziarah Ke Makam Pendiri BPost di Banjarbaru

Sementara di PA tidak ada aturan, saat sidang perkara yang mewajibkan kedua belah harus hadir. "Mungkin Mahkamah Agung nantinya yang mungkin ada membuat aturan itu. Kalau kita di daerah sebagai pelaksana saja," katanya.

Selama ini pihaknya hanya bisa mengimbau agar setiap persoalan dibahas di keluarga, jangan terburu-buru dibawa ke PA.

"Penyuluhan hukum sudah sering dilaksanakan. Kerja sama dengan Pemda bagian hukum, KUA dan Depag juga ada," pungkas Yahyadi kepada banjarmasinpost.co.id.

(Banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved