Berita HSS

Supir Truk Curhat ke DPRD HSS, Anggota Dewan Sebut Kandangan Dapat Julukan Kota 1000 Pertamini

Tak berhasil menemui anggota DPRD Hulu Sungai Selatan, Jumat 26 Juli 2019 lalu, sopir truk akhirnya bisa "curhat" langsung ke DPRD HSS.

Supir Truk Curhat ke DPRD HSS, Anggota Dewan Sebut Kandangan Dapat Julukan Kota 1000 Pertamini
banjarmasinpost.co.id/hanani
Pertemuan perwakilan sopir truk dengan Komisi Gabungan yaitu 1, II dan III DPRD HSS, Senin (29/7/2019) di ruang rapat lantai 1 DPRD HSS 

BANJARMAINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Tak berhasil menemui anggota DPRD Hulu Sungai Selatan, Jumat 26 Juli 2019 lalu, sopir truk akhirnya bisa "curhat" langsung (menyampaikan aspirasi) ke DPRD HSS, Senin (29/7/2019).

Namun, kali ini sopir urung datang beramai-ramai. Mereka diwakili enam orang, dan menyerahkan kepada perwakilan tersebut untuk meminta dicarikan solusi.‎

Sedangkan dari DPRD HSS diterima oleh gabungan Komisi 1, 2 dan 3. Seperti disampaikan sebelumnya, juri bicara perwakilan sopir truk, Juardi menuturkan, betapa sulitnya para sopir truk sampai sekarang memperoleh bahan bakar bersubsidi khususnya solar, untuk mengoperasikan angkutan material seperti pasir, batu serta angkutan lainnya.

"Kami harus antre di SPBU seharian, sehingga tak bisa tiap hari ngangkut barang. Kadang, maksimal antre di SPBU hanya bisa 10 truk. Pernah juga sudah lama antre seharian, pas kena giliran menuju pompa, solarnya habis,"ungkap Juardi.

Kondisi tersebut, kata Juardi membuat para sopir lebih sering nganggur. Apalagi, di HSS tercatat ada 305 unit truk milik berbagai warga dari berbagai kecamatan.

Baca: Pelajar SDN 2 Rampa Kotabaru Ini Senang Diajarkan Menggunakan Laptop di Kapal Patroli

"Untuk mendapatkan bahan bakar, kami bersaing dengan para pelangsir berjiriken maupun pakai mobil tangki modifikasi. Padahal, jika saja pihak SPBU bisa memberi jatah membeli minimal 50 liter sehari, kami bisa operasional tanpa menghabiskan waktu hanya demi antre di SPBU,"ungkap Juardi. Disebutkan Juardi, kondisi tersebut hampir terjadi di semua SPBU di HSS. Untuk membeli secara eceran di Pertamini, biaya operasinal yang dikeluarkan akan lebih besar.

"Harapan kami, DPRD sebagai wakil rakyat membantu mencarikan solusi, agar para pemegang kebijakan yang berwenang mengatur pendistribusian BBM secara adil, tanpa mengabaikan hak pengguna angkutan membeli solar bersubsidi seperti kami, yang juga butuh mencari nafkah,"tandasnya.

Sementara itu, Jayadi dari Komisi II DPRD HSS menyatakan, memaklumi apa yang menjadi aspirasi para sopir truk angkutan tersebut. Jayadi pun menyebut, maraknya Pertamini/Pom Mini di wilayah HSS, bahkan ada yang berdiri hanya dalam jarak puluhan meter dari SPBU membawa dampak terhadap pendistribusian BBM yang tak seimbang. Akibatnya persediaan di SPBU cepat habis, dan masyarakat pengguna sepeda motor, mobil maupun angkutan umum dan barang tak kebagian membeli di SPBU.

Baca: Tersedu-sedu, Mulan Jameela Ungkap Penyesalan Terbesarnya dalam Hidup, Terkait Ahmad Dhani?

"Harusnya, dari awal pemerintah daerah melakukan tindakan, karena hasil konfirmasi kami, dari sisi izin bangunan tak satupun Pom Mini yang berdiri dengan izin. Sekarang sudah telanjur menjamur, dan sulit dikendalikan. Bahkan kini ada julukan baru terhadap Kandangan, yaitu Kota Seribu Pertamini,"ungkap Jayadi. Diapun berharap Pemkab bersama DPRD memperjuangkan, bagaimana agar pendistribusian BBM di wilayah HSS dilakukan secara adil, sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, kewenangan memberikan sanksi kepada SPBU yang melanggar aturan, memang bukan pemerintah daerah, tapi oleh Pertamina, dan penegakkan hukum oleh aparat kepolisian.

Meski demikian, pemerintah daerah, kata Jayadi bisa melakukan tindakan dari sisi kewanangan lain, yaitu terkait izin mendirikan bangunan. "Selama ini menurut saya ada saling lempar antarinstansi. Karena itu, kami mengajak mari bersama DPRD mencarikan solusi untuk mengayomi masyarakat yang juga punya hak membeli BBM bersubsidi di SPBU," katanya.

Sementara, Muhlis Ridani, anggota Komisi II lainnuya berharap, pemerintah daerah bersikap tegas dalam hal regulasi

Baca: Supaya Tampil Cantik, Ritual Aneh Perawatan Kulit Dilakukan Aktris Korea, dari Garpu hingga Pisau

"Kita mau memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi Pemkab juga harus mendukung. Selama masyarakat dirugikan kita harus tegas. Sekalipun itu kewenangan Pertamina Banjarmasin ataupun Balikpapan, kita perjuangan agar ada penegakkan aturan. Jangan sampai Pom Mini lebih "membanjir" lagi dan tak terkendali karena alasan urusan perut. Sebab semua warga masyarakat punya hak membeli BBM di SPBU,"katanya.

Sementara, menyikapi aspirasi dan keluhan para sopir tersebut, Ketua Komisi II DPRD HSS, Sapriansyah menyatakan, Selasan besok, pihaknya menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) membahas hal tersebut.

"Kami jadwalkan Banmus dan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina. Juga meminta informasi soal kouta harian masing-masing BBM yang dipasok ke masing-masing SPBU di HSS. Kami juga mengundang pihak kepolisian dan TNI, untuk membahas dan mencari solusi terkait hal tersebut,"pungkasnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved