Berita Banjarbaru

8.509 Aset Pemerintah Daerah di Kalsel belum terdata, ini Kata Penasihat KPK Budi Santoso

KPK uangkap sebanyak 8.509 aset milik Pemerintah Daerah se Kalsel yang belum terdata.

8.509 Aset Pemerintah Daerah di Kalsel belum terdata, ini Kata Penasihat KPK Budi Santoso
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Penasihat KPK, Budi Santoso 

BANJARMASINPOST.CO.ID BANJARBARU - Sebanyak 8.509 aset milik Pemerintah Daerah se Kalsel yang belum terdata.

Data itu diutarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data itu bisa berupa tanah dan atau bangunan.

Dari catatan KPK itu, aset pemerintah terdiri dari hak pakai sebanyak 6.497, hak milik 668, hak guna bangunan (HGB) 19, area penggunaan lain (APL) 470, belum penetapan 331, dan belum terdata 8.509.

Karena itu, ini harus diurai dan terus dorong agar aset pemerintah daerah (pemda) tersertifikasi, dengan begitu maka aset bisa termanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi sumber pendapatan baru.

Baca: Inilah Ketentuan Ibadah Kurban dan Tata Cara Pemotongan Hewan yang Benar Menurut MUI HSS

Baca: Gaji Sopir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Setara Manajer Perusahaan

Baca: Tergoda Bujuk Rayu Dukun Pengganda Uang, Korban Dikibuli Tersangka Hingga Rp158 Juta

Baca: Tingkatkan Angka Konsumsi Ikan, TP PKK Tabalong Gelar Lomba Masak Ikan

"Asetnya berupa macam-macam, ada lahan ada bangunan juga. Kalau aset kepemilikannya sudah jelas tentu bisa dipakai untuk usaha, tentu lebih produktif bisa meningkatkan pendapatan daerah, " kata Penasihat KPK, Budi Santoso di sela Penandatangam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pertanahan antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel dengan Pemprov Kalsel di Gedung Idham Chalid, Selasa (30/7/2019).

Pihaknya dari KPK terus mendorong agar status aset lebih jelas. Karena itu Perjanjian kerjasama antara BPN dan pemda ini salah satu upaya memperjelas kepemilihan aset tanah.

Upaya pendataan ini harus kita dukung, seluruh aset harus terdata sehingga pemerintah mempunyai alas kepemilikan.

Inspektur Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN, Sunraizal mengatakan terkait data KPK itu bisa saja bertambah bisa saja berkurang.

"Karena itu ada kerjasama antara BPN dan pemda ini untuk membuat kepastian kepemilikan aset tanah," kata dia.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan selama ini telah bekerja keras untuk menciptakan tertib administrasi bidang pertanahan di kalangan masyarakat, sehingga pemanfaatan dan kepemilikan tanah memiliki ketetapan hukum yang kuat.

Pria yang akrab disapa Paman Birin ini menuturkan, tertibnya aset pemerintah daerah menjadi indikator tertibnya tata kelola Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD)

Adapun, Kepala Kanwil BPN Kalsel, Ginanjar menambahkan, tahun 2019 ini bersama Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), pihaknya mempunyai program sertifikasi tanah milik Pemda dan negara sebanyak 118 bidang.

Baca: Saat Bangunan Baru Dioperasionalkan, Syamsudin Noor Naik Kelas Jadi Bandara Internasional

Baca: Musim Event Wisuda, Bisnis Buket Bunga di Banjarmasin Kebanjiran Orderan

Baca: Warga Belawang Batola Nekad Bakar Rumah Sendiri, Bahri Tewas dengan Kondisi Gosong

Pihaknua memastikan dengan kerjasama yang baik maka dalam kurun waktu 3 bulan bisa diselesailan.

Dikatakan Ginanjar, yang paling penting dalam penyelesaian sertifikasi tanah ada semangat dari pemda selalu pemilik aset.

"Dan yang tak kalah penting aset tanah tidak bermasalah alias clean n clear (CnC). Kalau belum CnC minimal kita petakan dulu. Kami pastikan BPN tidak akan mempersulit, bahkan akan dipermudah asal ada pernyataan kepemilikan tanah pasti jadi sertifikat. Kami juga tidak mau ada satu bidang tanahpun milik pemerintah yang tidak tersertifikasi, " lontarnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved