Berita Kalteng

Partisipasi Masyarakat Gunakan Hak Pilih saat Pemilu 2019 di Kabupaten Kapuas Capai 74 Persen

Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2019 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 74 persen.

Partisipasi Masyarakat Gunakan Hak Pilih saat Pemilu 2019 di Kabupaten Kapuas Capai 74 Persen
tribunkalteng.co/fadly
Plt Badan Kesbangpol Marlina saat menyampaikan laporan pada pembukaan sosialisasi bantuan keuangan partai politik Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2019, Rabu (31/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2019 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 74 persen.

Itu terungkap dalam sambutan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas H Masrani saat acara sosialisasi bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesbangpol Kapuas, Rabu (31/7/2019).

"Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Kapuas telah diselenggarakan dengan aman dan sukses. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mencapai 74 persen dengan peningkatan 10 persen dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2018 yaitu 64 persen," katanya.

Dirinya juga membuka langsung kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Hotel Al Madani Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas tersebut, mewakili Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.

Baca: Isi Chat WA Putri Nikita Mirzani dan Putra Denny Cagur Dibongkar, Ternyata Ada Fakta Tak Terduga

Baca: Kenakalan Raffi Ahmad di Belakang Yuni Shara, Perselingkuhan Suami Nagita Slavina Dibongkar Sahabat

Baca: Kelemahan Ahok BTP yang Sudah Terjadi Sejak Masih Bersama Veronica Tan Terungkap, Ada dalam Mulutnya

Baca: Teguran Chef Arnold pada Kaesang Pangarep Gara-gara Ria Ricis, Ternyata Putra Jokowi Lakukan Ini

Ia menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Yakni tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Lanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan dan pemanfaatan keuangan bantuan keuangan bagi partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik merupakan kedaulatan rakyat dan juga aset negara serta merupakan wadah guna menampung aspirasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Oleh karenanya guna mendukung kehidupan berdemokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesbangpol, Marlina dalam laporannya menyampaikan dasar dari sosialisasi tersebut berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 36 tahun 2018.

Halaman
12
Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved