Pemindahan Ibu Kota RI

Pemerintah Memerlukan Dana Rp 446 Triliun untuk Ibu Kota Baru untuk Pembangunan ini

Dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Pemerintah Memerlukan Dana Rp 446 Triliun untuk Ibu Kota Baru untuk Pembangunan ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (31/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pada acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (29/7), lebih dulu mengungkapkan lokasi ibu kota yang baru yakni di Kalimantan.

"Pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang.

Dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Baca: Agustus, Bakal Diumumkan Lokasi Ibu Kota RI yang Baru, Masih Ada Kajian yang Belum Tuntas

Baca: Gawat! Sekda Kalteng Sebut Isu Pemindahan Ibu Kota RI Ternyata Picu Pembakaran Lahan

Baca: Sempat Ucapkan Pamit, Ria Ricis Bicara soal Penghasilan Rp 2 Miliar dari YouTube

Baca: Melihat Tren Sneakers Tahan Air yang Kian Menggeliat, Bikin Kaki Tetap Kering dan Nyaman

Jokowi sempat membandingkan kedua lokasi ini saat melakukan peninjauan.

Menurut Jokowi, kelebihan Gunung Mas adalah luas wilayahnya.

Dia juga sempat menyinggung keinginan Presiden pertama RI Soekarno yang memilih Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara yang baru.

Untuk membangun ibu kota baru yang rencananya seluas 40 ribu hektare, Bambang mengatakan pemerintah setidaknya memerlukan dana Rp 446 triliun.

Ini untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih dan jalan.

Selain itu gedung pemerintahan dan perumahan.

Pada tahap awal ibu kota yang baru diperkirakan kedatangan 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah aparatur sipil negara (ASN) pusat, pegawai legislatif, yudikatif, serta aparat Polri dan TNI.

Menpan RB Syafruddin mengatakan jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang.

Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN itu pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved