Berita HST

Seribu Surat Untuk Presiden Sudah Diantar, M Yani : Kami Mengamankan Sumber Daya Air

Kunjungan ke Kantor Staf Presiden untuk mengantar 1.000 surat yang ditulis untuk presiden terkait penolakan tambang batu bara di Gunung Meratus di HST

Seribu Surat Untuk Presiden Sudah Diantar, M Yani : Kami Mengamankan Sumber Daya Air
Istimewa
Walhi Kalsel bersama warga Hulu Sungai Tengah, dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten HST mendatangi Kantor Staf Presiden pada Kamis (182019) di Jakarta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama warga Hulu Sungai Tengah, dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi Kantor Staf Presiden pada Kamis (1/8/2019) di Jakarta.

Kunjungan ke Kantor Staf Presiden untuk mengantar seribu surat yang ditulis untuk presiden terkait penolakan tambang gunung Meratus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Direktur Eksekutif Daerah Wlahi Kalimantan Selatan,  Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan jika kedatangan mereka untuk menyerahkan seribu surat.

Surat tersebut berkaitan dengan respon masyarakat terhadap terbitnya SK Menteri ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan PT Mantimin Coal Mining menjadi tahap kegiatan operasi produksi dan ditolaknya gugatan Walhi atas SK tersebut.

Aksi menulis surat serentak kepada Presiden yang dilaksanakan 17 Maret lalu sudah terkumpul seribu surat  yang ditulis dari delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.

Baca: 50 Anggota Gepak Datangi Kantor Bupati HST, Minta Save Meratus

Kegiatan menulis surat tersebut dilakukan oleh golongan masyarakat sipil di berbagai tempat dan latar belakang yang turut menolak eksploitasi di pegunungan meratus.

"Kami diterima oleh Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan. Beliau mengatakan akan menyampaikan memo kepada Kepala Kantor Staf Presiden tentang surat tersebut dan fakta-fakta alasan penolakan tambang PT MCM di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ancaman tambang tak hanya PT MCM saja. Lima Kecamatan di Hulu Sungai Tengah terancam menjadi areal tambang PT Antang Gunung Meratus.

Lima kecamatan tersebut yakni, Batang Alai Selatan seluas 470,12 hektare yang ada di Desa Tanah Habang, Wawai dan Wawai Gardu. Kecamatan Batu Benawa seluas 1.197,95 hektare yang tersebar di Desa Aluan Sumur, Baru, Haliau, Kahakan, Kali Baru, Layuh, Murung A. Kecamatan Hantakan seluas 316,11 hektare di Desa Batu Tunggal, Bulayak, Hantakan, Murung B, Pasting. Selanjutnya ada Kecamatan Haruyan seluas 1.314,12 hekter yang tersebar di Desa Batu Panggang, Hampulang, Haruyan Seberang, Lokbuntar, Manggunag Seberang, Pengambau Hulu, dan Sungai Harang. Terakhir di Kecamatan Labuan Amas Selatan di Desa Sungai Jeranih seluas 0,28 hektare.

Baca: Lindungi Kelangsungan Bekantan, Antang Gunung Meratus Rehab 90 Hektare Habitat Bekantan

Total luas izin tambang wilayah desa dari Walhi Kalimantan Selatan tercatat seluas 3.298,57 hektere untuk PT Antang Gunung Meratus. Angka ini jauh lebih tinggi dari wacana pertambangan dari PT Mantimin Coal Mining yang hanya seluas 1.955,09 hektare di Kecamatan Batang Alai Timur yang tersebar di Desa Batu Tangga, Nateh, dan Pembakulan.

Halaman
12
Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved