Tajuk

Kuasa KPK terhadap Penambang Ilegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, Rabu (31/7/2019)

Kuasa KPK terhadap Penambang Ilegal
capture/banjarmasin post video
KPK Inspeksi tambang di Tanahlaut Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, Rabu (31/7/2019) siang. Sidak untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini dilakukan di tiga perusahaan tambang di Kabupaten Tanahlaut didampingi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel.

Pada sidak kali ini, KPK menemukan dua perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Ini merupakan kali kedua sidak. Sebelumnya tim Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII KPK melakukan sidak selama empat hari. Pada hari terakhir, Kamis (18/7), mereka memeriksa lokasi tambang PT Intan Karya Mandiri (IKM) Kabupaten Banjar dan PT Gunung Limo di Kecamatan Cintapuri Darusssalam, Kabupaten Banjar.

Saat itu tim KPK, yang juga beranggotakan Rosma Ali Yusuf didampingi Kepala Inspektorat Kalsel Awi Sundari dan Kadis ESDM Kalsel Kelik Isharwanto. Rombongan yang disertai Penasihat KPK Budi Santoso juga menemukan tumpukan batu bara di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar, Tanahlaut, tak jauh dari perkebunan sawit PT Sinar Surya Jorong.
Bukan hanya itu, tim juga memeriksa lokasi bekas tambang CV Basmo yang izin usaha pertambangannya (IUP) mati sejak 2017.

Penasihat KPK, Budi Santoso menyatakan segera melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum untuk ditindak dan juga akan melaporkannya ke Kementerian ESDM. Budi menyatakan pihaknya tidak ada kewenangan untuk melakukan penindakan.

KPK tak berwenang menangani penambangan ilegal itu jika tak melibatkan aparat pemerintah. Budi mengatakan aksi mereka ini tujuan untuk pencegahan kebocoran keuangan negara.

Pertambangan juga memiliki dampak buruk bagi Kalsel. Buktinya, selama 2019 saja, BPBD Kalsel mencatat sepanjang 2019 terjadi 31 bencana banjir dengan jumlah korban jiwa sebanyak 5 orang.
Bencana banjir terbanyak terjadi di wilayah pertambangan. Bencana banjir ini sebagian besar terjadi di wilayah kabupaten yang gencar mengeksploitasi SDA pertambangan.

Tercatat banjir terparah terjadi di Kabupaten Tapin sebanyak 13 kali, Balangan tujuh kali, Tabalong dan Hulu Sungai Selatan sebanyak tiga kali. Selain itu juga Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah yang terjadi satu kali.

Parahnya, BPBD Kalsel juga mencatat bencana banjir menyebabkan 1.015 rumah terendam dengan jumlah warga terdampak sebanyak 992 keluarga atau 3.673 jiwa. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved