Kriminalitas Nasional

Rakyat Indonesia Dihantui Kejahatan Terorganisasi Jual-Beli Data Pribadi, Perhatikan 3 Modus Ini

Koordinator Kawasan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) Damar Juniarto menyebut bahwa masyarakat harus lebih peduli terhadap

Rakyat Indonesia Dihantui Kejahatan Terorganisasi Jual-Beli Data Pribadi, Perhatikan 3 Modus Ini
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi e-KTP 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Kawasan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) Damar Juniarto menyebut bahwa masyarakat harus lebih peduli terhadap persoalan perlindungan data pribadi.

Menurut Damar, unggahan akun Twitter @hendralm belum lama ini menunjukkan adanya sindikat kejahatan terorganisasi yang memperjualbelikan nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK), dan data kartu keluarga.

"Banyak di luar sana yang tidak begitu peduli pada data pribadi. Ini momentum bagus untuk masyarakat di luar sana, bahwa kita dihantui oleh sindikat organized crime yang memanfaatkan celah-celah tadi, cara mengumpulkan data kita," ujar Damar saat ditemui di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual-beli data pribadi yang diunggah Hendra pada Jumat (26/7/2019).

Baca: Sudah Melunasi Pembayaran Biaya Haji Plus Ratusan Juta, Puluhan Jemaah Dapat Kenyataan Pahit ini

Baca: Bandingkan Kado Mewah Luna Maya untuk Syahrini dan Sebaliknya Sebelum Reino Barack Berpindah Hati

Baca: KPK Temukan Ilegal Mining di Tanahlaut. Harusnya Pemkab dan Dinas ESDM Provinsi Kalsel Berkoordinasi

Sang pemilik akun, Hendra Hendrawan, mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di grup Facebook bernama Dream Market Official.

Di sisi lain, Damar menilai perlu adanya edukasi publik yang dilakukan oleh Dukcapil.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui jalur apa yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan jual-beli data pribadi.

Laporan tersebut kemudian langsung dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, menurut dia, diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur soal perlindungan data pribadi.

"Saya berharap dari Dukcapil bisa memberi tahu ke masyarakat jalur aduan seperti apa, misalnya menemukan tindak pidana yang menyangkut data pribadi sehingga nanti masyarakat tidak perlu memakai kanal yang terlalu melebar tetapi tertuju langsung," ucap Damar.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved