Berita HST

Masyarakat Adat di Kabupaten HST Masih Bakar Lahan untuk Berladang, Perhatikan Aturan Ini

Memasuki musim kemarau, sudah kebakaran hutan dan lahan dengan total tiga titik hotspot selama akhir Juli hingga awal Agustus ini.

Masyarakat Adat di Kabupaten HST Masih Bakar Lahan untuk Berladang, Perhatikan Aturan Ini
Istimewa
Rumah bagi masyarakat adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Memasuki musim kemarau, sudah kebakaran hutan dan lahan dengan total tiga titik hotspot selama akhir Juli hingga awal Agustus ini.

Tiga titik tersebut yakni Desa Limpasu Kecamatan Limpasu, Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan, Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur.

Meski adanya, larangan membakar hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan ternyata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pembakaran hutan dan lahan masih digunakan oleh masyarakat adat.

Apalagi, saat seperti ini musim panen sudah usai. Biasanya, untuk membuka kembali lahannya untuk bertani warga adat membakarnya.

Meski dalam pasal 187, 188 KUHP, pasal 98, 99, dan 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pasal 108 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Baca: BREAKING NEWS - Cemburu Mantan Istri Dinikahi Kawan di Desa, Warga HST Ini Nekat Tusuk Abdul Gafar

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Barito Putera vs Persib di Liga 1 2019, Link Indosiar & Vidio.com

Baca: Saat Cuaca Panas, 4 Bangunan di Kabupaten Tabalong Terbakar, Ini Imbauan BPBD

Aturan itu jelas melarang keras membakar hutan dan lahan untuk berkebun. Namun, ternyata dalam masyarakat adat membuka lahan dengan dibakar masih dilakukan.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rubi, membeberkan masyakat adat masih membuka lahan dengan membakarnya.

Menurutnya, hal itu tak bertentangan dengan aturan. Apalagi dalam UU 32 Tahun 2009 pasal 62 ayat (2) mengatur hal ini.

Pasal tersebut berbunyi yang berisi kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varetas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api di wilayah sekelilingnya.

"Masyarakat adat secara turun temurun sudah membuka ladang dengan ketentuan Hukum Adat setempat," bebernya.

Dibeberkannya, setiap tahun ketika berladang Masyarakat Adat selalu melakukan pembekaran ladang. Dan pembakaran juga ada ritualnya.

"Membakar lahan tidak sembarangan. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika membekar ladang bergotong royong, dibersihkan sekitar ladang supaya tidak ada merambat ke lain. Yang terakhir menyiapkan sesajikan yang di serahkan kepada Dewa Api," jelasnya.

Untuk larangan membakar lahan, ia berharap agar aparat bisa melakukan pendekatan. "Secara aturan masyarakat adat juga dilindungi," jelasnya.

Ia juga berencana untuk menyampaikan terkait pembukaan lahan yang baru untuk berladang kepada masyarakat adat di 63 Balai uang saat ini masih melaksanakan Rituah Suci Aruh.

"Kami juga mensosialisasikan SK Bupati tetntang Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di HST," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved