Berita Banjarmasin

Anggota DPRD Kalsel Laporkan Anggota DPRD Kabupaten Banjar ke Polda, Ini Kasusnya

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Puar Junaidi S.Sos, mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel, Senin (5/8/2019) siang Kedatangan Pua

Anggota DPRD Kalsel Laporkan Anggota DPRD Kabupaten Banjar ke Polda, Ini Kasusnya
Banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Puar Junaidi S.Sos mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel, Senin (5/8/2019) siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Puar Junaidi S.Sos, mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel, Senin (5/8/2019) siang Kedatangan Puar ini ternyata untuk melaporan satu anggota DPRD Kabupaten Banjar, HM Rusli.

Kepada wartawan usai menyerahkan laporannya , Puar mengatakan kedatangannya ke Polda Kalsel ini untuk melaporkan HM Rusli yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Menurutnya pelaporan menindaklajuti aspirasi yang disampaikan LSM Pengawas Pelapor Korupsi (LP2K) Kalsel di depan DPRD Kalsel pada 22 Juni 2019 lalu.

Pelaporan ini antara lain terkait ljazah yang digunakan HM Rusli pada saat pemilu 2004 lalu yang serentak dilaksanakan pada 5 April 2004. Sementara HM Rusli punya ijazah paket C yang diterbitkan pada 28 Mei 2004.

Sehingga lebih dulu pemilu dari pada ijazah paket c yang dimiliki HM Rusli dan beliau terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2004-2009. HM Rusli menggunakan ijazah apa? , hingga mana lolos sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan Terpilih.

Baca: Jadwal Live SCTV - Daftar Pemain Jelang Timnas Indonesia U-18 vs Filipina di Piala AFF U-18 2019

Baca: Setelah Ditangkap Satpol PP, Dua PSK Online Banjarbaru Ini Juga Terindikasi Narkoba

Baca: Digeledah di Rumahnya, Wanita Muda di Banjarmasin Ini Simpan 4 Paket Sabu dan 2.500 Butir Carnophen

Kemudian H M. Rusli juga memiliki ijazah S1 yang diterbitkan pada 16 Sepetember 2006, sementara kalau dilihat dari paket C nya diterbitkan pada 28 Mei 2004 hanya dalam jangka waktu 2 tahun, sedangkan dalam program pendidikan di perguruan tinggi untuk menyelesaikan S1 dalam jangka waktu 8 semester atau 4 Tahun.

Selanjutnya ketentuan untuk paket C boleh dipergunakan mengikuti ke jenjang Pendidikan yang lebih kuliah berdasarkan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 107/MPN/MS/2006 sedangkan H M Rusli pada 2006 sudah mendapatkan ijazah S1.

Sementara SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru boleh dipergunakan untuk mengikuti Perguruan Tinggi pada bulan Juni 2006 sesuai SE No. 107/MPN/MS/2006.

Selanjutnya HM Rusli juga memiliki ijazah S2 yang diterbitkan pada 08 Maret 2008, patut diduga terindikasi proses mendapatkan S2 tidak sesuai aturan mengingat S1 yang dimiliki tidak wajar berdasarkan aturan yang berlaku. Dan untuk Universitas Mahardika mendapatkan ijin penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana pada 2007.

"Jadi ada ketidakberesan dalam beliau mendapatkan ijazah itu. Kita dalam rangka menjaga harkat dan martabat dunia pendidikan, jangan sampai orang memiliki uang seenaknya bisa dpatkankan ijazah dengan mudah, ini harus diberantas dan dituntaskan," papar Puar yang mengaku juga menyertakan bukti-bukti dalam pelaporannya tersebut..

Sementara Kabid Humas Polda Kombes M Rifai, Senin (5/8/2019) sore membenarkan adanya pelaporan tersebut dan tentunya pelaporan itu lebih dulu dipelajari oleh penyidik. (Banjarmasinpost.co.id/irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved