Berita Banjar

Kritisi APBD Perubahan 2019, Fraksi DPRD Banjar Soroti Hal Ini

Fraksi di DPRD Banjar menyoroti sejumlah permasalah di Kabupaten Banjar dalam pemandangan umum fraksi terhadap APBD Perubahan 2019

Kritisi APBD Perubahan 2019, Fraksi DPRD Banjar Soroti Hal Ini
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Bupati H KHalilurrahman menandatangani berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan subtansi atas revisi rencana tata ruang wilayah Banjar 2013-2032 antara Pemkab Banjar dengan DPRD setempat, Senin (5/8/2019) siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Seperti di daerah lainnya di negeri ini, saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), juga sedang mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan 2019. Tahapannya sekarang masih berproses di DPRD setempat.

Fraksi-fraksi di DPRD Banjar, Senin (05/08/2019) siang, menyampailan pemandangan umumnya terhadap Raperda APBD Perubahan atau anggaran biaya tambahan (ABT) 2019 tersebut. Seluruh fraksi di lembaga wakil rakyat setempat menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Namun sejumlah fraksi menyertainya dengan beberapa catatan penting yang ditujukan kepada pemerintahan Bupati Banjar H Khalilurrahman. Fraksi Golkar misalnya, melalui juri bicaranya Dewe Restina meminta Pemkab Banjar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur di perdesaan.

Hal itu dikarenakan hingga saat ini masih banyak perdesaan di Bumi Barakat yang belum ditopang infrastruktur memadai. Kondisi itu secara nyata berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang kemudian berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca: Sebabkan 35 Anak Meninggal, Komisioner Komnas HAM Sambangi KPK Bahas Lubang Tambang di Kaltim

Baca: Setelah Pasangan Sejoli Lakukan Mesum di RTH Kijang Mas, Satpol PP Tanahlaut Tingkatkan Pengawasan

Baca: 30 Anggota DPRD HSU 2019-2024 Dilantik, Wahid Ingin Hubungan Solid dan Sinergi Terus Terbangun

Baca: Dulu Maia Estianty Sebut Pabrik Tutup, Istri Irwan Mussry Anggap Anak Marsha Auran & Aaliyah

Selain itu sektor pertanian juga disoroti oleh fraksi pemilik kursi yang lumayan banyak tersebut di DPRD Banjar.

"Adakah Pemkab melakukan pembinaan masyarakat pada sektor pertanian yang terukur? Dalam hal ini pertanian dalam arti luas yang meliputi berbagai komoditas.

Kritik dan saran serupa juga dilontarkan fraksi-fraksi lainnya melalui juru bicara masing-masing. Di antaranya mempertanyakan anjloknya penerimaan dari dana perimbangan. Padahal ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang nilainya lemayan besar.

Merujuk data raperda APBD Perubahan 2019 yang diajukan Pemkab Banjar, memang pada ABT tahun ini terjadi defisit. Angkanya juga lumayan besar yakni mencapai Rp 116,2 miliar.

"Tapi defisit ini bisa ditutupi dengan pembiayaan netto. Jadi, anggarannya masih berimbang," ucap Bupati Banjar H Khalilurrahman.

Namun dalam hal pendapatan terjadi kenaikan. Asumsi pendapatan pada APBD murni sebesar Rp1,96 triliun dan pada ABT ditargetkan mencapai Rp 1,94 trili8un.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved