Berita Jakarta

Bangun Ibu Kota Baru di Kalimantan, Pemerintah Bakal 'Jual' Aset di Jakarta sebagai Tambaha Biaya

Pemerintah akan menukar guling sejumlah aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Bangun Ibu Kota Baru di Kalimantan, Pemerintah Bakal 'Jual' Aset di Jakarta sebagai Tambaha Biaya
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat berfoto diruang kerjanya di Gedung BAPENAS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Bambang Brodjonegoro ditemui tim Tribunnews saat wawancara khusus mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan menukar guling sejumlah aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun dengan cara ini.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

Baca: Polantas Ini Kaget saat hentikan Truk Tronton Pengangkut Pasir, Ternyata Sopirnya Masih Anak-anak

Baca: Penembakan Massal di Texas Tewaskan 20 Orang, Korban Berteriak: Tolong Jangan Bunuh Saya

Baca: Jadwal & Klasemen Liga 1 2019 Pekan 13 Rabu (7/8), Ada Kalteng Putra vs Arema FC Live Indosiar

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan antara lain dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Artinya kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ungkap dia.

Selain APBN, Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.

Hai Guys! Berita ini ada juga di TRIBUNNEWS.COM

Editor: Didik Trio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved