Berita Kalteng

Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Konsultasikan DOB dan Dana Kelurahan ke Kemendagri

Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pendampingan Dana Kelurahan ke Kementerian

Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Konsultasikan DOB dan Dana Kelurahan ke Kemendagri
Foto dari DPRD Kabupaten Kapuas
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas H Darwandie, memberikan cinderamata kepada Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD-Ditjen Otda 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pendampingan Dana Kelurahan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (6/8/2019) lalu.

Konsultasi dan koordinasi tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, H Darwandie.

Dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (7/8/2019), H Darwandie mengatakan bahwa memang perjalanan dinas ini dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri terkait dua hal penting.

Diantaranya tentang adanya revisi list persyaratan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kapuas Ngaju.

Baca: Bocoran Lokasi Pernikahan Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Dekat Rumah dan Tempat Suci Ini

Baca: Jadi Mutan Bernama Namor, Keanu Reeves Bakal Bergabung dengan Marvel Cinematic Universe

Baca: Sebelum Nikahi Paula Verhoeven, Baim Wong Pernah Pacari Zaskia Gotik, Ini Kata Vicky Prasetyo

Baca: Masuk Ranah Penyiaran, KPI akan Monitor Konten YouTube, Facebook dan Netflix

Berkaitan DOB tersebut, pihaknya mengkonsolidasikan hal penting terkait persyaratan lain yang wajib segera diselesaikan oleh daerah.

"Dalam rangka suksesi DOB tersebut. Kami masih koordinasikan di Ditjen OTDA Kemendagri RI di Jakarta," kata H Darwandie.

Kemudian pihaknya juga konsultasi terkait regulasi dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kewajiban penyiapan dana sharing pendampingan Dana Kelurahan tahun 2019.

"Ada juga hal-hal lain yang berhubungan dengan realisasi dana kelurahan yang bersumber dari APBN Pusat. Tentu harus dikonsultasikan dan koordinasikan agar berjalan baik," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved