Berita Ragional

Pejabat Mendadak Nonjob Lalu Lapor Polisi, Begini Penjelasan Sekda Babel

Penjabat (Pj) Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar menilai telah terjadi miskomunikasi antara beberapa ASN dengan Gubernur Erzaldi Rosman

Pejabat Mendadak Nonjob Lalu Lapor Polisi, Begini Penjelasan Sekda Babel
KOMPAS.com/HERU DAHNUR
Hudamasyutin salah satu PNS yang nonjob memerlihatkan sertifikasi keahliannya pada awak media di Mapolda Babel, Senin (5/8/2019) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PANGKAL PINANG - Penjabat (Pj) Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Yulizar menilai telah terjadi miskomunikasi antara beberapa ASN dengan Gubernur Erzaldi Rosman terkait kasus nonjob mendadak.

Menurut Yulizar, pada saat memberikan pengarahan di hadapan ASN dan pejabat, Gubernur sempat menyinggung tentang perlunya sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Pengarahan itu berbarengan dengan pelantikan 117 pejabat struktural eselon III dan IV serta pejabat fungsional tertentu di kantor gubernur, Senin (5/8/2019).

“Selain itu hadir pula ASN Pemprov Babel yang kebetulan tidak ikut kegiatan senam pagi pada Jumat lalu dan akan mendapatkan pembinaan dari pihak BKPSDM Babel,” kata Yulizar kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Dia menuturkan, dengan mengantongi sertifikat para pejabat akan lebih paham dalam melaksanakan tugas, khususnya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menghadapi permasalahan di kemudian hari.

Baca: Cerita Gus Miftah Dapat Hadiah Spesial Sorban, Sandal dan Farfum Sebelum Mbah Moen Wafat

Baca: Biaya Bangun Ibu Kota Baru Bisa Dari Tukar Guling Aset di Jakarta, Nilanya Capai Rp 150 Miliar

Selain itu, Gubernur lantas menjelaskan bagi pejabat yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka kedudukan mereka sebagai pejabat struktural akan dipertimbangkan lagi.

“Jadi bukan asal langsung di-nonjob-kan seperti informasi atau persepsi yang mereka terima,” tukas Yulizar.

Yulizar memastikan tak ada maksud Gubernur untuk mempermalukan para ASN. Justru Gubernur ingin memacu agar para pejabat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengikuti ujian pejabat pengadaan barang dan jasa.

“Bahkan ujian ini telah dilaksanakan beberapa kali yang semua biaya dan fasilitasnya ditanggung oleh Pemprov Babel sendiri,” ujar dia.

Yulizar berharap agar kesalahpahaman ini bisa diselesaikan dengan baik kendati menyesalkan langkah ASN yang melapor ke polda atau pihak lainnya.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa Gubernur hanya memberikan pembinaan dan arahan saja dan tak ada maksud lainnya. Nantinya, persoalan ini juga akan kami selesaikan secara internal dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” ucapnya.

Sebelumnya, belasan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengadu ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung karena tidak terima dibebastugaskan (nonjob) dari jabatan, Senin (5/8/2019).

Para PNS itu tiba di Mapolda sekitar pukul 19.30 WIB, setelah menerima penetapan nonjob (pembebasan tugas) sekitar pukul 16.00 WIB di kantor gubernur.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved