Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Setujui Dua Raperda Tentang Permukiman dan Perumahan serta Retribusi Jasa Usaha

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna ke 16 Masa Sidang Kedua Tahun 2019, Kamis (8/8).

DPRD Kalsel Setujui Dua Raperda Tentang Permukiman dan Perumahan serta Retribusi Jasa Usaha
HO/Humas DPRD Kalsel
Penyerahan Penjelasan dan Lampiran Raperda Perubahan APBD 2019 Oleh Gubernur Kalsel Kepada Ketua DPRD. 

BANJARMASINPOST, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna ke 16 Masa Sidang Kedua Tahun 2019, Kamis (8/8/2019).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Burhanuddin, Rapat Paripurna yang juga dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Atas Dua Raperda dan Penjelasan Gubernur Atas Raperda Tentang Perubahan APBD 2019.

Dua Raperda yang disetujui yaitu Raperda Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Permukiman dan Perumahan Rakyat.

Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda sampaikan beberapa masukan akhir terhadap dua Raperda tersebut sebelum dikirimkan untuk diharmonisasikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disampaikan oleh Anggota Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Permukiman dan Perumahan Rakyat, H Hormansyah, ada enam masukan yang diharapkan untuk dipertimbangkan terkait Raperda tersebut.

Baca: Pegawai di Lingkungan Pemkab Tapin Wajib Kenakan Kartu Tanda Pengenal dan Papan Nama, Ini Tujuannya

Diantaranya yang digaris bawahi yaitu terkait penataan kawasan kumuh serta pembangunan perumahan Rakyat dan pemukiman baru, Pansus meminta adanya perubahan Perda Tata Ruang untuk melegalisasi perubahan tata ruang.

Pasalnya jika tidak dirubah, Raperda berpotensi berbenturan karena selama ini banyak perumahan dan pemukiman yang dibangun di atas lahan yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi kawasan perumahan.

Selain itu, terkait hunian yang berimbang, rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, Pansus harapkan Pemerintah bisa menjamin akses jalur transportasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sedangkan masukan Pansus atas Raperda Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha disampaikan oleh Ketua Pansus, H Danu Ismadi Saderi.

Setelah memperoleh masukan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama SKPD terkait dan studi komparasi terkait Raperda tersebut ke Jawa Tengah dan DKI Jakarta, Pansus simpulkan tiga masukan penting terhadap Raperda ini.

Halaman
123
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved