Berita Banjarmasin

Bahas Pelanggaran HAM Kemenkumham Kalsel Komitmen Berikan Pelayanan Melalui Yankomas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam memberikan layanan pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM melalui Yankomas.

Bahas Pelanggaran HAM Kemenkumham Kalsel Komitmen Berikan Pelayanan Melalui Yankomas
HO/Humas Kemenkumham Kalsel
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan memberikan layanan pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Kamis (08/08/19) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam memberikan layanan pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Kamis (08/08/19) di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah.

Dilaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis Yankomas dengan dihadiri langsung Direktur Yankomas, Johno Supriyanto bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala didampingi Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel, Rosita Amperawati.

”Dari beberapa penaganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan kepada Kantor Wilayah maupun langsung ke Ditjen HAM telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat terkait rekomendasi berdasarkan keputusan rapat Tim Yankomas Kanwil.”Kata Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawarti.

Baca: Antisipasi Ada Korban KM Pieces Dibawa ke Banjarmasin, Tim DVI Biddokes Polda Telah Siapkan Ini

Baca: Korban Kecelakaan di Km 95 Desa Tatakan Usai Hadiri Haul Ulama di Gadung Keramat Rantau Tapin

Baca: 70 Warga Kelua Tabalong Ikuti Pemeriksaan Mata, Persiapan Operasi Katarak Gratis 17 Agustus 2019

Sementara itu kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis Yankomas ini membahas beberapa penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan antara lain dari penyampai komunikasi (PK) inisial YKN tentang adanya Keputusan Bupati HSS yang memberhentikan PK secara tidak dengan hormat karena tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Selanjuntnya PK inisial M yang merasa tidak bersalah terkait pidana yang dijalaninya sehingga yang bersangkutan mengajukan ganti rugi terhadap perampasan kemerdekaaanya selama dua tahun menjalani Pidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin.

PK inisial HG terhadap permasalahan hak-hak PK yang dirugikan oleh pihak P.T.Arutmin, dan terakhir PK dari GI permasalahan tentang larangan kepada para pedagang untuk berjulan di Pasar Subuh Bauntung.

Terhadap beberapa penanganan dugaan pelanggaran HAM, Tim Yankomas Pusat dari Sub Direktorat Yankomas Wilayah III terdiri dari Kasubdiit Yankomas Kortini.J.M.Sihotang, Kasi Hak Sipil dan Politik Achmad Santoso, serta JFU Riefky Bagas Prabowo melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang menjadi terlapor dan pihak-pihak terkait, selanjutnya Tim Yankomas pusat merekomendasikan agar dilakukan peninjau lapangan.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved