Berita Banjarmasin

Dapatkan Persetujuan Fraksi, Raperda Perubahan APBD 2019 Kalsel Berlanjut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna tindaklanjuti penjelasan Gubernur Kalsel

Dapatkan Persetujuan Fraksi, Raperda Perubahan APBD 2019 Kalsel Berlanjut
banjarmasinpost.co.id/acm
Paripurna Pembacaan Pandangan Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD Kalsel 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna tindaklanjuti penjelasan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, Senin (12/8/2019).

Dihadiri tiga puluh satu Anggota Dewan, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel sampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2019.

Sedangkan dari pihak Eksekutif dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Siswansyah.

Secara umum, seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Kalsel memberikan persetujuan atas hasil Penjelasan Gubernur terkait Raperda Perubahan APBD TA 2019 dengan saran dan rekomendasinya masing-masing.

Baca: Lima Bersaudara Duduki Kursi Legislatif HSS dengan Partai Berbeda, Mengaku Tetap Kompak

Baca: Foto Busana Seksi Agnez Mo Jadi Sorotan, Mantan Wijaya Saputra Pilih Tutup Kolom Komentar IG

Baca: Kemarahan Sonny Septian Saat Tahu Putra Fairuz A Rafiq Diledek Gara-gara Video Ikan Asin, Ancam Ini

Baca: Kata Iqbaal Ramadhan Soal Pendapat Dirinya Tak Cocok Perankan Minke di Bumi Manusia

Baca: Dilamar Pakai Hafalan Alquran 30 Juz, Ayu Ting Ting Bereaksi, Teman Nikita Mirzani Itu Jawab Singkat

Diantaranya Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Yazidie Fauzi meminta Pemprov Kalsel untuk mendasarkan setiap Pasal dalam Raperda tersebut pada kajian mendalam.

Pasalnya, Raperda terkait ABPD jika terjadi kesalahan sedikit saja dalam pengelolaannya dapat menimbulkan kerugian negara dan berujung panjang.

Menurutnya, Pemerintah jangan sampai terjebak dan salah atau kurang akurat dalam membuat asumsi-asumsi makro dan mikro yang berujung kesalahan mengidentifikasi masalah mendasar dan aktual di masyarakat.

"Karena kalau demikian, akibatnya berbagai rumusan asumsi tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang," kata Yazidie.

Sedangkan dsri Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalsel yang disampaikan, Luthfi Saifuddin dalam pemandangan umumnya meminta Pemerintah Provinsi Kalsel untuk lebih tingkatkan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran.

Dijelaskan Luthfi, yang dimaksud dalam hal ini yaitu tak hanya keterbukaan dalam bentuk laporan dan penjelasan kepada Dewan, namun juga menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved