Tajuk

Dilema Motor Siswa Sekolah

Ya, aturan tentang lalu lintas ini acap ‘ditabrak’ para orangtua dengan dalih melatih kemandirian sang anak untuk berangkat ke sekolah.

Dilema Motor Siswa Sekolah
banjamasinpost.co.id/hari widodo
Ilustrasi - Warga Martapura ditilang petugas Satlantas Polres Banjar karena tak memakai helm 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEJADIAN 14 murid sekolah menengah di Kota Banjarmasin yang terkena tilang menarik untuk dicermati. Tepatnya selama dua hari yakni Selasa (6/8) dan Rabu (7/8) lalu, jajaran Polda Kalsel melakukan tindakan terhadap aksi siswa bersepeda motor di Jalan Mulawarman, Kota Banjarmasin.

Dasar dari adanya penindakan itu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebut bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor.

Jika seorang anak mengenyam bangku pendidikan di sekolah menengah, maka umurnya di kisaran 15-16 tahun. Sedangkan syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Artinya, para murid itu mengendarai motor tanpa legalitas apapun selain ‘restu’ orangtua.

Ya, aturan tentang lalu lintas ini acap ‘ditabrak’ para orangtua dengan dalih melatih kemandirian sang anak untuk berangkat ke sekolah. Para orangtua seolah acuh dengan sisi keamanan bagi si anak jika terjadi kejadian apapun saat mengendarai motor.

Hal ini sangat disayangkan Kasubdit Kamsel AKBP Nina Rahmi. Dia mengatakan apa pun alasannya, anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Pihaknya tidak menoleransi siapapun pelaku pelanggar undang-undang lalu lintas, termasuk anak-anak di bawah umur. Anak-anak SMP yang kedapatan mengendarai motor tetap dikenakan tindakan ditilang.

Tujuan tindakan itu antara lain untuk menekan angka kecelakaan dan menyelamatkan nyawa manusia. Selain menindak anak bersangkutan yang melanggar aturan lalu lintas, pihak orangtua pun harus ikut bertanggungjawab untuk membimbing anaknya agar taat aturan lalu lintas.

Sikap para orangtua yang cenderung mengikuti kemauan anaknya memiliki fasilitas motor sendiri untuk ke sekolah, mungkin juga berdasar dari desakan sang anak yang terpengaruh lingkungan pergaulan. Alat transportasi yang digunakan itu bisa jadi jadi ajang gaya-gayaan bagi para murid ke sesama kawannya.

Terkiat fasilitas motor anak untuk sekolah, perlu ada perubahan pola pikir dari para orangtua terlebih memiliki anak di bawah umur yang belum memenuhi syarat memiliki SIM. Khususnya untuk lebih menjaga keselamatan sang anak, ketimbang melatih kemandiriannya saat ke sekolah.

Tak hanya orangtua, siswa dan penegak hukum, dalam hal ini peran sekolah juga besar. Jika yang tegas hanya penegak hukum tanpa dibarengi aturan turunan dari sekolah, maka aturan itu seolah menguap. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved