Berita Tanahbumbu

DPRD Belum Amini Besaran Anggaran Diusulkan KPU dan Bawaslu, ini Kata Ketua Dewan

Ketua DPRD Tanahbumbu H Supiansyah ZA belum 'merestui' usulan hibah dana diajukan dua penyelenggara pemilihan umum untuk hajatan pelaksanaan

DPRD Belum Amini Besaran Anggaran Diusulkan KPU dan Bawaslu, ini Kata Ketua Dewan
banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Ketua DPRD Tanahbumbu H Supiansyah ZA, SE.MH 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Ketua DPRD Tanahbumbu H Supiansyah ZA belum 'merestui' usulan hibah dana diajukan dua penyelenggara pemilihan umum untuk hajatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2021 mendatang.

Menurut Supiansyah usulan hibah dana diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 30 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanahbumbu sebesar Rp 13 miliar, dinilainya, terlalu besar.

Alasan Supiansyah, pihaknya di DPRD belum bisa mengamini hibah dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar yang diusulkan dua penyelenggara itu, karena ia menilai jumlah TPS Pilkada tidak sebanyak saat Pilpres.

"Karena mereka (KPU) menghitungnya satu kabupaten jumlah TPS 1.000 lebih, itu saat Pilres. Sekarang beda, paling tidak tersisa tinggal 50 persen. Makanya rencana akan memanggil KPU," jelas Supiansyah kepada awak media beberapa hari lalu.

Baca: Kutipan (Quotes) Presiden Soekarno Cocok untuk Sambut HUT Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019

Baca: Begini Jawaban Tegas Pasha Ungu, Ditanya Maju Jadi Cagub atau Cawalkot di Pilkada 2020 oleh Mendagri

Baca: Kata Iqbaal Ramadhan Soal Pendapat Dirinya Tak Cocok Perankan Minke di Bumi Manusia

Baca: Isu Barbie Kumalasari Akan Tinggalkan Galih Ginanjar & Incar Kriss Hatta Muncul, Nangis Cerita Ini

Lanjut Supiansyah, mesti ada pengurangan jumlah TPS.

Karena saat pelaksanaan Pilpres, ada pemecahan TPS.

"Misal satu TPS dipecah jadi dua, sekarang dikembalikan lagi," ujarnya.

Logikanya, masih menurut Supiansyah, jika sebelumnya ada pemecahan TPS dan dikembalikan lagi dapat dipastikan besaran anggaran berkurang separo atau mengerucut.

"Makanya kami (DPRD) mempertanyakan juga dengan KPU dan Bawaslu. Sharing Provinsi berapa," kata Supiansyah dengan nada bertanya.

Rencana hajatan pelaksanaan Pilkada, selain pemilihan bupati, juga berbarengan dengan pemilihan gubernur.

Halaman
12
Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved