Tajuk

IMEI dan BM

Secara bertahap implementasi aturan validasi IMEI membuat perangkat gadget yang masuk secara ilegal ke pasar Indonesia, akan terblokir oleh sistem.

IMEI dan BM
net
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - IMEI dan BM, keduanya akhir-akhir ini makin populer menjadi sorotan hangat baik di dunia medsos ataupun perbincangan di pojok-pojok pasar gadget. IMEI yang dimaksud bukanlah nama seorang artis (Imey) tapi singkatan dari International Mobile Equipment Identification, yakni nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM produsen ponsel. IMEI ini melekat pada perangkat.

Sedangkan BM, akronim dari Black Market atau pasar gelap atau pasar ilegal. Kedua akronim ini, makin populer terangkat ke permukaan publik karena terkait akan diberlakukannya aturan validasi IMEI untuk memblokir masuknya gadged ilegal pasar gelap, gadget BM.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), akan memberlakukan regulasi IMEI yang rencananya ditandatangani pada 17 Agustus 2019 mendatang.

Nantinya secara bertahap implementasi aturan validasi IMEI membuat perangkat gadget yang masuk secara ilegal ke pasar Indonesia, akan terblokir oleh sistem.

Bicara barang BM, tentu menjadi hal yang menarik bagi konsumen. Apalagi bagi pemburu produk luar negeri jenis gadget dengan spek mumpuni tapi harga super miring karena dalam harga tidak ada beban variabel cost pajak. Marketplace online pun membuat transaksi pencarian ponsel BM begitu menjamur. Bermain di produk BM, bukannya tanpa risiko. Apalagi jenis produk gadget, bisa dapat barang palsu. Belum lagi tidak adanya dukungan spek dan service center, tanpa garansi, spare part langka.

Apalagi, nantinya ada penerapan validasi IMEI. Pemerintah akan melakukan validasi IMEI melalui Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA), yang saat ini sedang disiapkan. Sistem ini menampung lima jenis data IMEI dari berbagai sumber. Teknologi Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS), akan mendeteksi IMEI ilegal dan kemudian memblokir akses gadget.

Tentu saja, penerapan regulasi ini akan menuai pro kontra serta berbagai sorotan dan pertanyaan publik. Bagaimana pengaruh dan dampaknya setelah regulasi ini diterapkan baik terhadap konsumen pengguna, pasar gadget, maupun operator selular dan juga turunan masalahnya.

Terlepas itu semua, upaya pemerintah dalam menekan masuknya arus produk pasar gelap, patut mendapat dukungan karena akan menyehatkan ekonomi negara dan juga perkembangan teknologi.

Namun demikian, kita tentu berharap regulasi ini benar-benar disiapkan secara matang dengan berbagai skema manajemen risiko andal apabila terjadi respons gejolak pasar maupun publik. Jangan sampai regulasi yang bertujuan untuk mengangkat pendapatan pajak dan ekonomi negara justru malah berbalik membuatnya terpuruk. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved