Pemblokiran Ponsel BM

Tanggapan Pejabat Terkait Atas Rencana Pemblokiran Ponsel BM dari Tiga Kementerian

Kadiskominfo Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, mengatakan belum ada arahan dari kementerian.

Tanggapan Pejabat Terkait Atas Rencana Pemblokiran Ponsel BM dari Tiga Kementerian
BPost Cetak
BPost edisi cetak Selasa (13/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani mengakui aturan itu belum final.

"Saya belum bisa memberi komentar karena belum membaca dan mempelajari rancangannya secara keseluruhan. Coba konfirmasi ke Kadis Kominfo, mungkin beliau sudah pernah baca rancangan peraturannya," kata dia.

Kadiskominfo Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, mengatakan belum ada arahan dari kementerian.

"Kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan disosialisasikan," katanya.

Kendati belum ada arahan, dia mengatakan langkah itu sangat bagus.

Baca: Begini Cara Mengetahui Status Ponsel yang Dimiliki Legal atau BM

Baca: Peringatan Lucinta Luna pada Barbie Kumalasari Agar Urus Galih Ginanjar di Penjara Ketimbang Ini

Baca: Parnonya Salmafina Sunan Jujur Soal Keputusannya ke Sunan Kalijaga, Eks Taqy Malik Malah Dapat Ini

Ini agar barang yang dijual ke masyarakat terjamin.

“Selain itu barang BM yang banyak beredar merugikan perpajakan," katanya.

Di tingkat kabupaten kota, Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru Johan Arifin punya pendapat hal ini sebaiknya dibicarakan dulu antar kementerian dan stakeholder terkait, karena aturan dari Kemenperin yang diberlakukan secara mendadak dikhawatirkan berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi dan aset pribadi masyarakat.

"Memang ada baiknya dari segi kepastian investasi dan hak cipta, tetapi pemerintah juga harus memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved