Berita Kalteng

3 Saksi Ahli Hadir, PN Kualakapuas Gelar Sidang Punding yang Didakwa Garap Lahan Sawit Tanpa Izin

Sidang digelar di Ruang Sidang Cakra PN Kualakapuas dipimpin Hakim Ketua, Putu Endru Sonata. Agendanya mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli.

3 Saksi Ahli Hadir, PN Kualakapuas Gelar Sidang Punding yang Didakwa Garap Lahan Sawit Tanpa Izin
tribunkalteng.com/fadly setia rahman
Terdakwa, Muhamad Punding Jahari (kiri) didampingi Penasihat Hukum, saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kualakapuas, Rabu (14/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Sidang lanjutan dengan terdakwa Muhamad Punding Jahari dengan nomor perkara 143/Pid B-LH/2019/PN Klk, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kualakapuas, Rabu (14/8/2019) sore.

Terdakwa disebutkan melakukan perbuatan atau kegiatan perkebunan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (a) Jo Pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sidang digelar di Ruang Sidang Cakra PN Kualakapuas dipimpin Hakim Ketua, Putu Endru Sonata. Agendanya mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli.

Dimana saat itu dihadirkan tiga saksi ahli di antaranya dari Kementerian Pertanian, Kiswandhono, Kepala Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas, Gerek dan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas, Jaholong Simamora.

Dalam dakwaan yang diperoleh sebelumnya, perkara bermula saat Muhamad Punding Jahari di pertengahan Tahun 2012 hingga akhir 2018 disebutkan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

Baca: Dinas KPH Tanahlaut Sudah Dapat Laporan Karet Terendam di Damithulu, Sarankan Lapor Kepala Wilayah

Lokasinya di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Terdakwa disebutkan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit antara lain, pembersihan lahan (land clearing), pembibitan dan penanaman kelapa sawit di atas lahan dengan luasan ratusan hektare.

Pada sidang yang digelar, didengarkan lah keterangan dari tiga saksi ahli yang hadir. Sebelum memberikan keterangan, para saksi ahli lebih dahulu melakukan sumpah.

Dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari saksi ahli pertama, Kiswandhono dari Kementerian Pertanian.

"Setiap orang yang melakukan kegiatan secara tidak sah sebagaimana Pasal 107 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 4 Miliyar," katanya.

Halaman
12
Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved