KPR Bersubsidi

Calon Debitur di Kalsel Dihadapkan pada Dua Pilihan Berat ini

Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalsel, Muhammad Fikri, mengatakan

Calon Debitur di Kalsel Dihadapkan pada Dua Pilihan Berat ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Rabu (14/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalsel, Muhammad Fikri, mengatakan bank pelaksana pusat telah memindahkan sebagian kuota ke daerah yang dinilai lebih cepat serapan KPR bersubsidinya.

"Pemerintah pusat lebih memperhatikan serapan yang lebih banyak dan cepat perputarannya sehingga kuota di daerah lain seperti Kalsel ditarik karena dinilai lamban terealisasi. Padahal Kalsel sudah berada di posisi empat besar serapan KPR bersubsidi secara nasional," ungkapnya.

Akibatnya saat ini calon debitur di Kalsel dihadapkan pada pilihan berat yakni menunggu keputusan penambahan kuota atau harus membayar angsuran secara komersial.

Baca: Pria Bule yang Dekat Salmafina, Putri Sunan Kalijaga Diungkap, Mantan Taqy Malik Sebut Soal Serius

Baca: Yovie Widianto Tantang Inul Daratista Supaya Tampil Beda, Apakah Inul Mampu?

Baca: Penghasilan Hotman Paris dari Youtube Dibongkar, Pengacara Fairuz A Rafiq Buat Melaney Ricardo Kesal

"Ada di salah satu bank pelaksana yang calon debiturnya sudah tinggal akad saja, namun berkasnya terpaksa dikembalikan lantaran kuota sudah habis. Kalau mau lanjut, KPR-nya menjadi komersial," kata Direktur PT Anugerah Fuja Perdana ini.

Fikri mengungkapkan saat ini KPR FLPP sudah sangat terbatas.

Untuk kuota KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sisa 500 unit di bank pelaksana BTN.

"Sedangkan di Bank Artha Graha kuotanya dari pusat, sehingga di daerah tergantung berapa banyak realisasinya. Hingga akhir tahun insya Allah aman untuk KPR FLPP di Artha Graha dengan developer-developer yang sudah kerja sama," imbuhnya.

Dia mengatakan pemerintah mulai menerapkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Namun skema KPR ini dinilai memberatkan debitur.

"Syaratnya sangat berat, di antaranya angsuran mengikuti suku bunga pasar, harus punya saldo tabungan sejumlah tertentu dalam waktu enam bulan sebelum pengajuan, dan proses cek spesifikasinya yang juga cukup lambat, hal ini akan menyulitkan masyarakat," katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved