Bangunan Terbengkalai

Masyarakat Mengeluhkan Kurangnya Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Kalsel Menemukan Fakta ini

Menanggapi banyak keluhan masyarakat tentang kurangnya mendapatkan pelayanan publik yang dibantah pemerintah terkait terbatasnya fasilitas-fasilitas

Masyarakat Mengeluhkan Kurangnya Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Kalsel Menemukan Fakta ini
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Jumat (16/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menanggapi banyak keluhan masyarakat tentang kurangnya mendapatkan pelayanan publik yang dibantah pemerintah terkait terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, baru-baru tadi melaksanakan kajian cepatnya ke 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Hasil kajian tersebut pun menemukan fakta yang mengejutkan.

Pasalnya, dari pembangunan fasilitas publik yang sejatinya dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, justru hingga kini terbengkalai.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengungkapkan, ada 30 bangunan terbengkalai di Kalsel, di antaranya tiga terminal, 14 pasar, dua rumah sakit, tiga gedung perkantoran dan lain sebagainya.

Baca: Tawa Raffi Ahmad Dengar Jawaban Barbie Kumalasari Buat Geger Studio, Istri Galih Banggakan ini

Baca: TEREKAM HP, Diduga Ini Sosok Pengunjuk Rasa yang Lempar Bensin ke Tubuh Polisi hingga Terbakar

Baca: Foto Reino Barack Saat Sekolah Buat Pangling, Suami Syahrini Kini Sibuk Kembangkan Usaha

Baca: Pernikahan Roger Danuarta dan Cut Meyriska Tayang Live SCTV Bukan di Hari Kemerdekaan, ini Jadwalnya

Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, Noorhalis menyebutkan potensi kerugian yang dialami negara mencapai ratusan miliar rupiah.

"Bangunan terbengkalai sebetulnya merata ada di 11 kabupaten dan kota se-Kalsel. Sedangkan yang terbanyak ada di Tanahbumbu, Banjarbaru dan Kotabaru," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan kajian cepat tersebut ada beberapa temuan umum yang pihaknya dapatkan.

Pertama, temuan tersebut tentang perbedaan informasi yang diberikan pemerintah daerah mengenai data dan objek bangunan dengan temuan di lapangan.

Kedua, minimnya evaluasi terhadap bangunan terbengkalai.

Kalau ini terkait site plan atau rencana ke depan bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan bangunan terbengkalai di daerahnya.

Sedangkan temuan yang lain, aset dan bangunan sebagian sudah banyak yang rusak bahkan dicuri sebelum dimanfaatkan.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved