Berita Nasional

Naikan Iuran Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Jadi Rp 48,8 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Pemerintah menaikan anggaran PBI BPJS Kesehatan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 48,8 triliun

Naikan Iuran Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Jadi Rp 48,8 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Kompas.com/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Anggaran yang terbatas untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat BPJS Kesehatan setiap tahunnya harus menghadapi tagihan tunggakan klaim pelayanan kesehatan dari ratusan rumah sakit di Indonesia.

Tahun 2019 ini BPJS juga mengalami persoalan yang sama karena anggaran yang terbatas. Tahun ini, BPJS hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp26, 7 triliun.

Namun, tahun 2020 pemerintah memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk membiayai PBI BPJS Kesehatan.  Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun atau naik 82 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan anggaran PBI JKN bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas. 

Baca: Peringatan 17 Agustus Pemko Banjarbaru, Wali Kota Nadjmi Adhani Dapat Bintang Legiun Veteran RI

Baca: Berpapasan dengan Peneror Ruben Onsu Tak Sadari, Sahabat Ayu Ting Ting Diingatkan Pemburu Hantu

Baca: Paskibraka di Murowali Utara Ini Viral, Kibarkan Merah Putih Meski Tertusuk Paku

Baca: Fdj yang Sudah Go Internasional ini Pernah Alami Hujan Badai Sampai Panggung Nyaris Roboh

Dia pun memastikan jumlah peserta JKN tidak akan bertambah yaitu 96,8 juta hingga tahun depan. Hal ini dilakukan untuk mendorong efektivitas dan kualitas dari JKN.

"Tapi kita fokuskannya ke iuran nanti, namun masih akan dilihat (besarannya) kita sudah kasih antisipasi, dalam anggaran kesehatan" ujar dia di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sebagai informasi, PBI merupakan golongan peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat miskin sehingga dibiayai pemerintah.

Adapun untuk tarif iuran segmen non PBI masih disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitas dari masyarakat dan tentu dengan mempertimbangkan kebijakan yang perlu diperbaiki.

Selain itu, dia menuturkan masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan BPJS kesehatan, seperti menyangkut  sistem dan manajemen JKN dengan sistem kepesertaan dan manajemen iursn, sistem pelayanan dengan pencegahan fraud perbaikan sistem rujukan dan pengendalian efisiensi layanan.

"Strategi purchasing menyangkut perbaikan sistem pembayaran dan pemanfaatan dana kapitasi dan sinergitas antara penyelenggara jamsos serta pengendalian biayaoperaisonal" ujarnya.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved