Soal Pemindahan Ibu Kota, Prabowo Subianto Minta Jokowi Merencanakan Secara Matang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo mendapat "lampu hijau" dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Bahkan, Prabowo menegaskan Partai Gerindra sudah memperjuangkan pemindahan ibu kota negara sejak tahun 2014.

“Pemindahan ibu kota adalah perjuangan Gerindra sejak lama, sejak tahun 2014,” ungkap Prabowo Subianto seusai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Prabowo, rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia, sesuai dengan perjuangan partai berlambang Garuda Pancasila tersebut.

Meski sejalan dengan rencana tersebut, Namun Prabowo Subianto meminta pemerintahan Joko Widodo merencanakan secara matang rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Baca: Ungkap Peredaran Ganja di Kampus-kampus, Menteri Nasir Beri Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat

Baca: Peringati HUT Kemerdekaan ke 74 RI, Warga Lansia Kuin Cerucuk Diajak Ikut Upacara Bendera

Baca: Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Pecahkan Telur Akreditasi Tertinggi

Baca: Punggawa Timnas Barito Putera U-18 Digosipkan Dilirik Tim Lain, ini Kata Hasnur

Ia menyarankan pemerintah mendengar masukan dari para pakar untuk menyusun rencana pemindahan ibu kota.

“Pindah ibu kota perlu penelitian, baik soal tempat yang tepat dan harus dipastikan diterima semua pihak. Biaya juga tidak ringan. Harus dengarkan pakar-pakar konsensus terbaik,” tegasnya.

Bagi Prabowo, Di mana saja ibu kota dipindahkan tak menjadi masalah yang penting lokasinya yang terbaik.

"Cari yang terbaik pokoknya,” imbuh Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu dilakukan Jokowi saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia."

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberi sinyal kepastian pengumuman lokasi ibu kota baru.

Ditemui seusai diskusi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, ia mengatakan pengumuman akan langsung disampaikan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR.

"Ya tunggu pidato Presiden Jokowi besok," ucap Bambang Brodjonegoro, Kamis (15/8/2019).

"Pidatonya kapan, 16 itu kapan, ya tunggu besok. Masa saya yang ngomong, pidatonya besok kok," tuturnya.

Dirinya menerangkan, ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan memiliki luas  6.000 hektare, dan akan dibangun bertahap.

"Kemudian wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti diperluas bisa jadi 100 ribu hektare," ungkap mantan Menteri Keuangan tersebut.

Lokasi baru ibu kota, lanjutnya, telah dikaji dan dianalisa memiliki risiko bencana paling kecil, termasuk ancaman kebakaran hutan yang jadi langganan bencana di Pulau Kalimantan.

"Oh itu sudah jadi masukan, makanya kita akan fokus pada lokasi minimum risiko bencananya, termasuk kebakaran hutan," terangnya.

 Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum memastikan kapan Presiden Jokowi bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Apakah dalam tempo yang sangat singkat ini sesuai dengan harapan nanti, kita lihat."

"Tapi ya sudah lihat saja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Moeldoko menegaskan pihaknya masih diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam sebelum memutuskan lokasi Ibu Kota baru.

"Sepertinya dalam rapat terakhir dengan tim, masih diberi tugas lagi untuk memberikan, menganalisa lebih dalam lagi," tuturnya.

Sebelumnya saat bertemu pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019), Jokowi mengungkap informasi pemindahan ibu kota akan disampaikan dalam pidato kenegaraan.

Pidato kenegaraan akan dibacakan pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2019.

"Ada satu-dua hal yang belum selesai."

"Kalau itu sudah bisa ditangani Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), akan saya sampaikan dalam pidato kenegaraan," kata Jokowi saat makan siang bersama pimpinan media massa.

Jokowi juga menyatakan, rencana menyampaikan informasi tentang pemindahan ibu kota juga bergantung pada kesiapan Bappenas.

 "Kita tunggu saja hari-hari ini Bappenas menangani hal itu," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).

Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.

Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.

Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.

Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Kepala KSP Moeldoko.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Lantas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan lainnya.

"Bismillah, Salam Sejahtera. Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara."

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen."

"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan."

"Di Kalimantan, provinsinya di mana ini yang harus didetailkan," tutur Jokowi.

Jokowi melanjutkan, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.

Nantinya setelah dipaparkan secara detail, Jokowi bakal segera memutuskan ke provinsi mana ibu kota dipindah.

"Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, gempa bumi."

"Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian."

"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," papar Jokowi.

Bulan Agustus ini, Presiden Jokowi bakal mengumumkan provinsi apa di Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.

Sinyal ini sebelumnya sudah disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja di The Kaldera Nomadic Escape, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) lalu.

'Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara."

"Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," paparnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.

"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."

"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."

"‎Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."

"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.

Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.

Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.

Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."

"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming Timnas U-18 Indonesia Vs Malaysia, Pertandingan Sakral Bagi Skuat RI

Baca: Laga Berakhir Ricuh, Martapura FC Dapat Sanksi Rp 75 Juta, Ami Said Singgung Kualitas Wasit

Baca: Peringati HUT Kemerdekaan RI, 150 Warga Kompleks Lingkar Basirih Gelar Upacara di RTH Taman Nuri

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya. (Rizal Bomantama)

 Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Prabowo Subianto: Partai Gerindra Perjuangkan Pemindahan Ibu Kota Sejak 2014