Opini

Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo dalam pidato di depan DPR Jumat (16/8/2019) sudah memastikan ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan

Ibu Kota Baru
dokbpost
H Pramono BS

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRO kontra perpindahan ibu kota negara sudah selesai. Presiden Joko Widodo dalam pidato di depan DPR Jumat (16/8/2019) sudah memastikan ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan dan sekaligus minta izin.

Jakarta akan menjadi kota besar dengan peran yang besar di bidang ekonomi tapi tak akan lagi menjadi simbol negara seperti sekarang ini.

Yang belum jelas dan membuat orang bertanya-tanya adalah di kota atau propinsi mana ibu kota baru akan dipilih. Bisa Kalimantan Tengah seperti cita-cita Presiden Soekarno, juga bisa di Kalimantan Timur. Yang selama ini tidak terbayang adalah Kalimantan Selatan yang ternyata masuk nominasi juga.

Masing-masing propinsi punya kelebihan dan kekurangan. Pilihan ini memang rumit karena jangan sampai ibu kota pindah berikut persoalannya, seperti kemacetan, kemiskinan, polusi, kekerasan, kriminalitas, fasilitas hidup dll yang kini sudah mendera Jakarta.

Baca: Si Palui Sudah Diludahi

Baca: Peredaran Narkoba di Sampit Makin Parah, Polisi Tangkap Tiga Pengedar Sabu

Baca: Driver Ojol Ini Bikin Melanie Subono Ingat Perbuatannya 23 Silam, Ternyata Lakukan Ini

Pilihan Kalimantan juga realistis karena berada di tengah hamparan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan karena semua propinsi di pulau ini memenangkan Jokowi/Ma’ruf Amin kecuali Kalimanten Selatan. Jangan-jangan malah Kalsel yang dipilih, pemikiran Jokowi itu tidak bisa ditebak.

Contohnya, saat semua orang berharap MPR dikembalikan fungsinya sebagai lembaga negara tertinggi yang tugasnya antara lain membuat GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) seperti masa lalu, Jokowi justru menolak GBHN.

Alasannya, kemajuan terus berkembang dan dunia terus bergerak sehingga tak cocok dengan model GBHN seperti zaman dulu. Nah, entah lah apa lagi yang akan dikerjakan MPR setelah GBHN yang “digadang-gadang” menjadi produk keramat mentah dalam sidang umum. Jokowi bekerja dengan target.

Kembali ke Jakarta, kota ini sudah stagnan, tak bisa lagi dikembangkan karena kepadatan penduduknya sudah melampaui ambang batas.

Daerah-daerah penyangganya seperti Bekasi, Tangerang dan Bogor juga mengalami kompleksitas yang tak kalah berat dari Jakarta. Jakarta kini sudah menjadi kota yang teramat komplek, mulai Presiden sampai preman tinggal di Jakarta.

Kita tak perlu ragu untuk memindahkan ibu kota, pengalaman seperti ini sudah banyak di berbagai negara.

Amerika Serikat dulu beribu kota di New York, kini di Whasington DC yang hanya seluas 177 km2, Australia dari Melbourne yang luasnya 9.990 km2 pindah ke Canberra (814,2 km2), sedikit di atas Jakarta yang 661,5 km2.

Kualalumpur hanya 243 km2, pusat pemerintahannya di Putra Jaya, kota kecil yang luasnya 49 km2 dengan penduduk tak sampai 100.000 orang. Banyak lagi negara yang memindahkan ibu kotanya. Tujuannya antara lain untuk memperkuat potensi ekonomi negara dengan adanya tempat-tempat baru untuk bekerja dan mengembangkan usaha.

***

Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan niscaya pulau ini akan menjadi Jawa ke dua yang kini sudah mencapai kemajuan jauh di atas saudara-saudaranya di luar Jawa. Karena itu dibutuhkan biaya pindah yang tidak kecil tapi Jokowi berjanji tidak akan memberatkan APBN.

Mungkin akan menjadi lahan empuk bagi lawan politik untuk menjerat Jokowi, tapi nampaknya Jokowi tak peduli karena tidak ada beban politik baginya setelah masa jabatan kedua diraihnya pula.

Ini akan memberikan kepercayaan diri yang besar pada Jokowi untuk melaksanakan programnya. Apalagi lawan berat Jokowi kini sudah mau berdamai dan pendukungnya kocar-kacir. Tinggal sisa-sisanya yang masih punya mimpi untuk memberi warna lain pada NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Jakarta dari dulu sudah dianggap tidak cocok, Presiden Soekarno juga sudah menggadang-gadang untuk mencari lokasi baru, kebetulan pilihannya Palangkaraya.

Mungkin Bung Karno ingin menyeimbangkan kedudukan ibu kota negara agar berada di tengah-tengah, seperti juga pilihan Brasil yang memindahkan ibukota Rio de Janeiro yang terletak di pantai ke Brasilia. Soeharto juga akan memindahkan pusat pemerintahannya dari Jakarta ke Jonggol, Bogor. Tidak terlalu jauh, prinsipnya ingin menghindari Jakarta.

Baca: Luca Modric Diusir Wasit, Real Madrid Pesta Gol di Markas Celta Vigo, Skor Akhir 3-1

Baca: Skor Akhir Manchester City vs Tottenham Hotspur 2-2, Heading Lucas Moura Selamatkan Lilywhites

Memilih calon ibu kota negara tidak mudah, banyak sekali pertimbangan yang tak boleh disepelekan. Karakter masyarakat harus menjadi pertimbangan, jangan sampai kota yang penduduknya senang tawuran menjadi pilihan.

Penduduk Jakarta sudah diracuni dengan berbagai perilaku yang tidak mencerminkan budaya Indonesia. Sedikit-sedikit demo, paham radikal anti keberagaman didengung-dengungkan. Bukan orang Jakarta semua, ada juga dari tempat lain. Ibu kota yang baru hendaknya bisa menjadi tolok ukur dan barometer keberagaman Indonesia. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved