Mereka Bicara

YTH Bupati Kotabaru, Banyak Jabatan Kosong, Tapi Banyak Senior Tapi Belum Ada Jabatan

Sesuai visi misi Bapak untuk peningkatan kinerja ASN di semua SKPD, tapi sampai sekarang di sekretariat daerah saja masih ada yang rangkap jabatan.

YTH Bupati Kotabaru, Banyak Jabatan Kosong,  Tapi Banyak Senior Tapi Belum Ada Jabatan
HO/Diskominfo Kotabaru
Bupati Kotabaru saat Open House di Paris Barantai 

BANJARMASINPOST.CO.ID KOTABARU - Yth. Bapak Bupati Kotabaru. Sesuai visi misi Bapak untuk peningkatan kinerja ASN di semua SKPD, tapi sampai sekarang di sekretariat daerah saja masih ada yang rangkap jabatan sebagai Plt.

Sedangkan banyak ASN yang sudah memenuhi syarat dan senior dalam pangkat, tidak didudukkan dalam jabatan yang masih kosong. Mohon kebijakannya Pak, semoga Kotabaru semakin jaya.

Terima Kasih
082352746783

TANGGAPAN:
PERLU diketahui bahwa, terkait jabatan yang kosong diisi oleh pelaksana tugas (Plt), hal itu karena ada jabatan yang diisi melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pada pasal 110 ayat (3) pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf c; 1) Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; 2) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; 3) Memiliki pengalaman jabatan dalam tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Kemudian; 4) Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun; 5) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; 6) Usia paling tinggi 56 tahun; 7) Sehat jasmani dan rohani

Kemudian perlu dijelaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) bukan rangkap jabatan tetapi tugas tambahan. Selain itu dalam pasal 72 Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara antara lain ditentukan bahwa; 1) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi; 2) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

PNS yang diharapkan bisa menduduki jabatan adalah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya selain dari syarat pangkat dan senior, karena pejabat tersebut nantinya yang akan membantu kepala daerah dalam menjalankan program daerah, dan karena sukses atau tidaknya program kepala daerah ikut ditentukan dari jajaran pejabat di bawahnya.

Terakhir jabatan lowong tidak diisi mengingat adanya perampingan organisasi sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berdampak berkurangnya jumlah jabatan.

Ada 5 SKPD yang digabung termasuk Sekretariat Daerah yang berkurang 1 bagian. Kalau semua jabatan lowong saat ini diisi, maka saat pengisian jabatan sesuai Perda baru tentunya tidak bisa menampung semua pejabat yang pada akhirnya adanya pejabat yang tidak mendapatkan jabatan dan/atau diturunkan jabatannya.

Hal ini yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Daerah sehingga jabatan yang lowong saat ini memang sengaja tidak diisi agar semua pejabat tetap mendapatkan jabatan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Kepala BKPPD Kotabaru Zaenal Arifin
Kepala BKPPD Kotabaru Zaenal Arifin (helriansyah)
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved