Berita Nasional

2020 Alokasi Dana Desa Rp 72 Triliun, Tahun Depan Setiap Desa Dapat Kucuran Dana Desa Rp 960,6 Juta

Tahun 2020 Alokasi dana desa dianggarkan Rp72 triliun. Dengan anggaran ini, setiap desa rata-rata bakal mendapatkan anggaran dana desa Rp960,6 juta

2020 Alokasi Dana Desa Rp 72 Triliun, Tahun Depan Setiap Desa Dapat Kucuran Dana Desa Rp 960,6 Juta
tribunkalteng.com/jumadi
Ilustrasi-penandatanganan Pakta Integritas Pengelolaan Dana Desa. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Anggaran dana pusat yang mengalir ke desa setiap tahunnya terus bertambah.

Demikian pula, untuk tahun 2020. Pemerintah kembali menambah porsi alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Rancangan APBN (RAPBN) 2020 mengalokasikan besaran anggaran TKDD sebesar Rp 858,8 triliun yang diantaranya dialokasikan untuk dana desa Rp 72 triliun.

Dengan alokasi tersebut, tahun depan setiap desa mendapatkan anggaran rata-rata Rp 960,6 juta.

Baca: Kebakaran di Gang Hijrah Batibati, Baihaqi Lega Rumah Adiknya Selamat dari Kobaran Api

Baca: Tertutupnya Pernikahan Glenn Fredly & Pedangdut Mutia Ayu, Lokasi Nikah Mantan Aura Kasih Dijaga

Baca: Akhirnya Merry Putuskan Kembali, Settingan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina?

Baca: NEWSVIDEO : Dakwah On The River Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Anggaran terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp 786,8 triliun, lebih tinggi 5,4% dari outlook realisasi anggaran transfer ke daerah di 2019 yaitu Rp 744,6 triliun. 

Sementara, dana desa naik dari Rp 69,8 triliun dalam outlook realisasi 2019 menjadi Rp 72 triliun untuk tahun 2020. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan anggaran transfer ke daerah didorong oleh bertambahnya anggaran dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Sementara, dana otonomi khusus (Otsus), dana tambahan infrastruktur, dan dana keistemewaan DIY relatif tetap. 

Anggaran DAU naik cukup signifikan dari Rp 417,8 triliun (outlook 2019) menjadi Rp 430,1 triliun pada tahun 2020.

“Ada beberapa faktor, antara lain adanya kenaikan Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa dan perekrutan pegawai PPPK,” ujar Sri Mulyani, Jumat (16/8) lalu. 

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved