Berita Banjarmasin

Penanganan Karhutla di Kalsel Perlu Aksi Luar Biasa, Daddy: Penegakan Hukum Juga Masih Dilematis

Soal kebakaran hutan dan lahan begini tanggapan Dosen Hukum pidana lingkungan Hidup ULM Daddy Fahmanadie.

Penanganan Karhutla di Kalsel Perlu Aksi Luar Biasa, Daddy: Penegakan Hukum Juga Masih Dilematis
Banjarmasinpost.co.id/Nia kurniawan
Dosen Hukum pidana lingkungan Hidup ULM Daddy Fahmanadie. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Soal kebakaran hutan dan lahan begini tanggapan Dosen Hukum pidana lingkungan Hidup ULM Daddy Fahmanadie.

Jadi begini, aspek karhutla dalam kontek pencegahan dan penindakan memang menjadi suatu problem yang masih menjadi PR bersama selain pemerintah daerah juga pemerintah pusat.

Dampak yang muncul selain kerusakan hutan atau lahan adalah tentu kesehatan, kabut asap yang terjadi pada beberapa daerah misal pada beberapa pantauan hotspot terbanyak adalah di kalbar dan kalteng selain itu juga terdapat di Kalsel.

Problem ini tentu perlu peran serta semua elemen dalam satu kesatuan terutama untuk aspek pencegahan dan penindakan dari sisi regulasi pada UU yang mengatur sudah ada bahkan ancaman pidana yang ada sudah terdapat dalam instrumen perngkat hukumnya termasuk pada setiap daerah rawan karhutla seperti jambi dan riau termasuk kalsel mempunyai peraturan daerah tersendiri terhadap penanggulangan hal tersebut.

Baca: Terjaring OTT saat Bakar Lahan di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, Begini Nasib 3 Orang Terduga

Baca: Mahasiswa UGM yang Edarkan Video Mesum Mantan Pacarnya, Sosok Jibril Pernah Tampil di Acara ILC

Baca: Inilah Sosok yang Disebut Tokoh di Balik Rusuh Manokwari Papua, Benny Wenda Kini Bermukim di Inggris

Meskipun untuk kalsel perdanya masih dalam tahap revisi perubahan di dewan, aspek penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku karhutla memang masih dilematis terutama pada karakteristik daerah yamg bersentuhan dengan problem lahan pada suatu kawasan hutan apalagi hutan dalam areal hutan adat dengan kearifan lokal tertentu.

Sehingga terkadang mekanisme pencegahan atau penanganan terkendala teknis disisi lain kebijakan tembak ditempat memang merupakan langkah refresif akan tetapi harus diperhitungkan juga prinsip cost and benefit (prinsip sarana dan hasil) dalam hal tersebur sebab instrumen pidana sudah memuat pidana penjara dan denda didalam peraturan UU.

Hal substansi yang lain adalah bidang pencegahan dan penanggulangan pada saat sebelum dan sesudah ada pada resource atau sumber daya dan prasarana sebab instrumen ini sangat penting ketika dihadapkan pada peristiwa ini, bagaimana mungkin jumlah personil yang kurang manakala luas kawasan yang terbakar sangatlah besar sehingga cara cara penanggulangan karhutla haruslah secara khusus bukan hanya korupsi saja tapi karhutla perlu extraordinary dalam penanganan.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved