Tajuk

Beban Tenaga Honorer

Menempatkan orang-orangnya di instansi pemerintah dengan status honorer. Itulah yang dilakukan sejumlah gubernur, wali kota dan bupati yang baru

Beban Tenaga Honorer
kompas.com
Demo tenaga honorer K2 di Jakarta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menempatkan orang-orangnya di instansi pemerintah dengan status honorer. Itulah yang dilakukan sejumlah gubernur, wali kota dan bupati yang baru terpilih. Hal serupa juga dilakukan sejumlah kepala dinas, yang ingin kerabatnya mendapat pekerjaan. Tidak masalah berstatus honorer. Tapi nanti jika ada kesempatan dimasukkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Melihat hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kembali menyampaikan larangan pemerintah daerah merekrut tenaga honorer. Mengapa kembali? Karena larangan ini sudah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun ternyata masih banyak pejabat yang menyelipkan keluarga, kerabat dan pendukungnya menjadi pegawai honorer di berbagai instansi.

Mengetahui hal ini, Syafruddin mengeluarkan ancaman. Apabila kedapatan, pemerintah daerah itu akan dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Live Streaming Dilan 1990 - Dilan 1991 di SCTV, Jumat 23 Agustus 2019 Mulai Pukul 18.00 WIB

Baca: Hasil BWF World Championship 2019, Anthony Ginting Dikalahkan Tunggal India di Kejuaraan Dunia

Baca: Si Palui : Kabanyakan Acan

Lho? Kenapa harus Kemendagri? Seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi punya kewenangan untuk itu. Setidaknya mengenai tenaga honorer itu.

Namun siapa pun yang menjatuhkan sanksi, apa yang disampaikan Syafruddin merupakan peringatan bagi pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten serta pemerintah kota di daerah ini.

Jamak terdengar di Kalimantan Selatan, penempatan tenaga honorer oleh kepala daerah di berbagai instansi. Padahal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah banyak. Mereka pun tengah menunggu diangkat menjadi PNS.

Pengangkatan tenaga honorer yang baru tentunya menambah beban anggaran. Memang awalnya tenaga honorer itu mengaku tidak masalah digaji kecil. Namun di tengah perjalanan, tentu mereka akan merasakan bahwa gaji itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ujung-ujungnya mereka meminta agar diangkat menjadi PNS.

Faktor kemanusiaan kembali menjadi pertimbangan pemerintah. Belum lagi jika ada pemilihan kepala daerah. Petahana pasti akan memperjuangkan mereka dengan syarat memberikan dukungan.

Penambahan pegawai tanpa perhitungan juga bakal membuat PNS makin tidak efektif. Banyak pekerjaan yang akan dilimpahkan kepada pegawai honorer. Padahal anggaran untuk PNS semakin besar.

Tak hanya negara, masyarakat pun mendapatkan efek dari pengangkatan tenaga honorer. Kualifikasi mereka tentu di bawah PNS. Ini makin berdampak pada pelayanan.

Sekarang tergantung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Apakah pernyataannya hanya ancaman atau ada tindak lanjutnya. Soalnya selama ini tidak jelas mekanisme pengawasannya sehingga pengangkatan tenaga honorer terus terjadi. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved