Pemindahan Ibu Kota RI

Komisi V Sesalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota RI, Tak Ada Konsultasi, DPR Merasa Dilewati

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan situasi ekonomi sekarang tidak terlalu mendukung.

Komisi V Sesalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota RI, Tak Ada Konsultasi, DPR Merasa Dilewati
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (23/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan situasi ekonomi sekarang tidak terlalu mendukung.

Masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah.

Misalnya masalah ketimpangan dan kemiskinan.

"Mungkin lebih fokus dulu lah perbaiki persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan negeri kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat gitu loh," pungkasnya.

Baca: Kalteng Tanggapi Pernyataan Menteri ATR, Presiden Jokowi Merespon Begini

Baca: Jeritan Hati Putra Nikita Mirzani dan Sajad Ukra Diungkap Sahabat, Azka Minder Tak Ada Daddy?

Baca: Polri Bakal Rilis SIM Sekalian E-Money & Catatan Pribadi, Resmi Diluncurkan Mulai 22 September 2019

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, menyesalkan rencana pemerintah memindahkan ibu kota tak dikonsultasikan dengan DPR.

Padahal itu perlu aturan atau undang undang.

"Kami merasa DPR dilewati. Jadi enggak diajak rembukan,” katanya.

Selain itu, Bambang menyatakan perlu ada kajian teknis.

"Lembaga perguruan tinggi saja tidak ada yang dilibatkan. Begitu saya tanya UI enggak ada, ITS enggak juga. Masak kita mengkaji sendiri memutuskan sendiri,” katanya.

Apalagi, menurutnya, pemindahan ibu kota negara memerlukan dana ratusan triliun rupiah.

"Karena ini bukan duitnya presiden, bukan duitnya pemerintah tapi duitnya rakyat maka harus kembali manfaatnya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved