FKDM Kalsel Gandeng Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan, ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perkuat cakupannya melalui pembentukan jaringan-jaringan di organisasi masyarakat, kepemudaan dan Pemerintah jelang Pilkada Kalsel Tahun 2020 mendatang.

Hal ini dilakukan dengan penandatanganan MoU antara FKDM Provinsi Kalsel diantaranya dengan Ikatan Lemhanas Kalsel, KNPI Kalsel, BEM ULM, UIN serta UMB di Hotel Best Western Banjarmasin, Sabtu (24/8/2019).

Penandatanganan ini disaksikan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Siswansyah dan Ketua Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso.

Dijelaskan Ketua FKDM Provinsi Kalsel, Bayu Bujang secara teknis, jaringan-jaringan yang dibentuk tersebut akan difokuskan dalam grup komunikasi sebagai wadah bertukar informasi.

Baca: Bikin Penasaran Selama 4 Tahun, Aktor ini Pastikan Kembali Berperan sebagai Obi-Wan Kenobi

Baca: Menangis Desy Ratnasari Ingat Tidur di Terminal Depan Raffi Ahmad, Irwan Mussry Pernah Lakukan ini

Baca: Asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bukan Siapkan Pernikahan, Merry Lakukan ini di Madura

Informasi yang dimaksud tentu merupakan informasi terkait bibit-bibit atau potensi konflik yang mungkin muncul termasuk pada masa persiapan, penyelenggaraan dan pasca Pilkada 2020.

Ia menilai potensi konflik bisa saja muncul apalagi jika tensi Pilkada 2020 di Kalsel meningkat. Dimana bibit konflik menurut Bayu sering muncul karena ketidakpuasan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

Jika ditemukan, maka FKDM selanjutnya langsung membuat laporan dan rekomendasi kepada Gubernur Kalsel melalui Badan Kesbangpol untuk ditindaklanjuti.

"Kami langsung laporkan melalui Kesbangpol supaya Gubernur bisa lakukan langkah yang diperlukan dengan cepat," kata Bayu.

Melibatkan berbagai organisasi termasuk organisasi mahasiswa dalam jaringan FKDM menurut Bayu strategis memperluas penjaringan informasi hingga ke akar rumput, walaupun di internal FKDM sendiri sebenarnya juga sudah memiliki anggota hingga ke tingkat desa.

Dijelaskan Bayu lagi, FKDM di Provinsi Kalsel selain mendeteksi potensi konflik, namun juga berupaya memediasikan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat agar tak menjadi konflik serius.

"Ini untuk mendukung misi Pemprov Kalsel yang inginkan Kalsel Maju dan Terdepan. Untuk bisa Maju dan Terdepan otomatis masyarakatnya harus kondusif dulu," terang Bayu.

Selama ini, FKDM banyak menemukan dan membuat laporan rekomendasi atas potensi-potensi konflik di Kalsel khususnya di Kabupaten-Kabupaten perbatasan termasuk Kabupaten Kotabaru.

Masalah-masalah terkait sengketa lahan, batas wilayah hingga dugaan paham radikal menjadi hal yang tak jarang mendasari laporan yang dibuat FKDM Provinsi Kalsel kepada Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Siswansyah, posisi FKDM strategis sebagai mitra Badan Kesbangpol membantu Pemerintah mendeteksi potensi konflik.

Pemerintah menurut Siswansyah tentu membutuhkan bantuan semua pihak termasuk FKDM Kalsel untuk dapat memonitor, minimalkan dan mengatasi dengan cepat potensi konflik yang mungkin muncul.

"Mudah-mudahan hasil dari MoU ini bisa memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Daerah juga untuk bantu penanganan potensi konflik yang mungkin muncul di Pilkada nanti," kata Siswansyah.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)