Tajuk

Harap-harap Cemas

Tiga pemerintah provinsi di Kalimantan sedang harap-harap cemas. Rencana Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi sesungguhnya ibu kota Republik Indone

Harap-harap Cemas
Kementerian PUPR
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiga pemerintah provinsi di Kalimantan sedang harap-harap cemas. Rencana Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi sesungguhnya ibu kota Republik Indonesia pengganti Jakarta tak kunjung disebutkan. Pada Sidang Istimewa MPR pertengahan Agustus lalu, Presiden Jokowi hanya menyebut ibu kota RI yang baru di Kalimantan dan meminta restu para wakil rakyat.

Padahal, sebelumnya, Presiden Jokowi disebut bakal mengumumkan lokasi ibu kota Indonesia yang baru pada Agustus ini. Makanya tak heran, ketika Menteri Agraria dan Tanah Ruang Sofyan Djalil yang sempat membenarkan ibu kota RI dipindah ke Kalimantan Timur langsung menimbulkan kehebohan.

Pasalnya, seharusnya Presiden Jokowi yang mengumumkan tapi malah seorang menteri yang mengambil peran. Presiden Jokowi pun buru-buru membantah pernyataan Menteri Sofyan Djalil yang tampaknya ‘keceplosan’ tersebut dengan menyatakan belum ada penetapan resmi wilayah mana yang dijadikan lokasi ibu kota Republik Indonesia yang baru.

Sofyan Djalil juga sudah mengklarifikasi tentang pernyataannya itu bahwa sebenarnya belum diputuskan lokasi tepat ibu kota Indonesia yang baru, walaupun alternatif terkuat adalah Provinsi Kalimantan Timur.Dia juga menegaskan kembali pernyataan Presiden Jokwi bahwa pemerintah sampat saat ini masih menunggu dua kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum memutuskan final lokasi ibu kota Indonesia yang baru.

Pernyataan Menteri Sofyan Djalil yang kemudian dibantah Presiden Jokowi itu menjadi bagian dari ‘drama’ pemindahan ibu kota RI yang muncul sejak lebih setahun lalu. Sejak pertama kali dimunculkan, wacana pemindahan ibu kota RI menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang setuju tentu mendukung kebijakan pemerintah yang utamanya beralasan demi pemerataan pembangunan dan ekonomi. Sementara bagi yang tidak sependapat, pemindahan ibu kota RI tidak ada urgensinya, walaupun secara historis, rencana pemindahan ibu kota RI pernah digadan-gadang oleh Presiden RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Terlepas dari ada yang setuju maupun tidak, namun rencana pemindahan ibu kota ini sudah mendekati tahap final, menjelang tahap akhir. Badan Perencanaam dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyerahkan dua hasil kajian pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan kepada Presiden Jokowi, Jumat (23/8/2019).

Kini, gong penetapan lokasi ibu kota RI ada di tangan Presiden Jokowi. Kalau merunut pada pernyataan Presiden Jokowi pada 31 Juli 2019 lalu bakal mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota pada Agustus, maka masih ada sisa waktu delapan hari bagi Presiden Jokowi untuk mengumumkannya. Lokasi mana yang bakal dipilih presiden, tergantung dari Presiden Jokowi.

Sederhananya mungkin begini, tidak ada lagi byarpet di Kalimantan. Tiada lagi kesulitan air bersih. Akses transportasi darat, laut dan udara jadi lebih mudah. Demikian pula perbaikan lingkungan ke arah lebih baik. Patut diingat, kerusakan alam di Kalimantan juga sudah parah akibat gundulnya hutan dan lubang bekas tambang. Sementara pemilik konsesi kaya raya, warisannya ke Kalimantan adalah kerusakan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved