Tenaga Honor

Setelah Ada PP P3K yang Harus Ditaati Seluruh SKPD, Pemkab Tabalong Tak Lagi Menerima Honorer

Kepala Bidang Pengelola Mutasi dan KHP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tabalong, Fauzan, mengatakan saat ini tidak ada lagi

Setelah Ada PP P3K yang Harus Ditaati Seluruh SKPD, Pemkab Tabalong Tak Lagi Menerima Honorer
BPost Cetak
BPost edisi cetak Sabtu (24/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TABALONG - Kepala Bidang Pengelola Mutasi dan KHP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tabalong, Fauzan, mengatakan saat ini tidak ada lagi penerimaan tenaga kontrak.

Seluruh instansi telah mengetahui PP P3K.

“PP itu sudah bukan lagi pada tahap sosialisasi, melainkan pada penerapan. Artinya PP itu memang harus ditaati oleh seluruh SKPD,” ujarnya.

Fauzan mengatakan sebelum ada PP, penerimaan tenaga honorer diserahkan kepada instansi.

Baca: Moratorium Sebabkan Seluruh Pemda Kekurangan Pegawai, Ichwan Sebut Pemerintah Pusat ini

Baca: Era Mobil Listrik Dimulai di Indonesia, Pertanyaannya Bagaimana Mendaur Ulang Baterai?

Baca: Tak Bisa Layani Roger Danuarta, Suami Cut Meyriska Pilih Baju Tak Biasa Jelang Resepsi Pernikahan

“Untuk jumlah tenaga honorer di tiap instansi merupakan keputusan instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pemberian honor juga merupakan kebijakan instansi,” ujarnya.

Saat ini jumlah tenaga kontrak di Kabupaten Tabalong ada 1.700 orang.

“Tugasnya adalah membantu PNS dalam melaksanakan tugas, baik itu dalam bidang atau keahlian atau pekerjaan yang bisa dilakukan secara umum,” ujarnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved