Berita Tanahbumbu

Dua Tahun Tidak Terima Laporan, Dinas Perikanan Simpulkan Tidak Ada Ilegal Fishing di Tanbu

Dinas Perikanan Tanabumbu menyatakan kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing tidak terjadi di perairan mereka

Dua Tahun Tidak Terima Laporan, Dinas Perikanan Simpulkan Tidak Ada Ilegal Fishing di Tanbu
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Beberapa perahu nelayan di Kabupaten Tanahbumbu terlihat parkir, dampak masih terjadi angin kencang dan gelombang besar 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Dinas Perikanan Tanabumbu menyatakan kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing tidak terjadi  di perairan mereka. Alasan ini diungkapkan Langsung Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Tanahbumbu Asparani.

Menurut dia, tidak adanya kegiatan penangkapan ikan secara illegal dalam dua tahun terakhir (2018-2019), karena pihaknya tidak ada menerima laporan masyarakat biasa disebut kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

"Biasanya nelayan ada melaporkan. Tapi dalam dua tahun ini tidak ada," kata Asparani kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon genggamnya, Minggu (25/8/2019).

Meyakini tidak ada kegiatan illegal fishing menggunakan racun, bom, di perairan Tanahbumbu dalam dua tahun ini. Walau diakui Asparani, di musim-musim seperti ini adalah potensial untuk dilakukan.

Baca: Masuk Nominasi Kontes Gapura Cinta Negeri Nasional, Warga Citra Puri Bertekad Rebut Gelar ini

Baca: Konflik Rumah Tangga Roger Danuarta dan Cut Meyriska Disindir Andhika Depan Raffi Ahmad di HUT SCTV

Baca: Warga Pulau Sebuku Kotabaru Diamankan Bawa Satu Paket Sabu

Baca: Banjar Expo 2019, Kopi Pengaron ada di Stand Diskominfo

"Jadi kalau untuk di perairan (laut) tidak ada," tegas Asparani.

Justeru sebaliknya, sebut Asparani, kegiatan penangkapan ikan dengan cara dilarang. Seperti penggunaan strum, racun masig ada dilakukan di danau atau sungai.

"Tapi hanya satu, dua laporan diterima. Ada di daerah Pagatan," ujar Asparani.

Pihaknya tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut, karena hanya disampaikan melalui lisan. Tidak ada berbentuk laporan fisik/tertulis.

"Kalau cuma laporan lisan kami susah menindak lanjuti. Karena tidak ada dasar. Ya, paling tidak harus ada foto lah sebagai buktinya," terang Asparani.

Menyusul hal itu, untuk mengantisipasi kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Asparani menyebutkan, sebagai perpanjangan tangan Provinsi, pihaknya di kabupaten tetap melakukan pengawasan.

Baca: Beredar Video Detik-detik Kontak Senjata KKB Papua dan TNI di Wamena, 1 Anggota Egianus Kogoya Tewas

Baca: Jadwal & Live Streaming Final Kejuaraan Bulutangkis Dunia 2019 di TVRI, Tersisa Ahsan/Hendra

Baca: Resmi Bergabung Barito Putera, Kosuke Yamazaki Sudah Tak Sabar Bela Laskar Antasari

Selain melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau pengaktifan pokmaswas, juga mengkampanyekan stop illegal fishing melalui media sosial seperti facebook.

"Setelah ada undang-undang 23, kewenangan kan sudah berpindah ke Provinsi. Tapi kami tidak bisa berpangku tangan, tetap membantu pengawasan," tandas Asparani.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved