Kalsel Bergerak

Paman Birin Kukuhkan Forum Tanggungjawab Sosial Kalsel Dikukuhkan, Cetak Biru PPM siap dilaksanakan.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengukuhkanForum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 2019 – 2024

Paman Birin Kukuhkan Forum Tanggungjawab Sosial Kalsel Dikukuhkan, Cetak Biru PPM siap dilaksanakan.
Humas dan Protokol Pemprov Kalsel
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor meresmikan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 2019 – 2024 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 2019 – 2024, dikukuhkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.

Dipengukuhan ini, juga di launching cetak biru Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan mineral batubara (minerba).

Pengukuhan forum di Gedung Mahligai Pancasila, Jumat (23/8/2019) malam, sebagai implementasi amanat Perda No: 01/2014.

Perda tersebut mengatur Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Pergub No: 03/2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Menurut gubernur, keberadaan forum sebagai upaya konkret dari semua pihak, khususnya bagi pelaku usaha, untuk turut berkontribusi bagi pembangunan daerah, terutama mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

“Forum ini akan lebih memaksimalkan program tanggungjawab sosial perusahaan agar lebih terarah, terkoordinir dan tepat sasaran. Sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam menggerakkan peran nyata dari segenap perusahaan,” tandasnya.

Begitupun untuk sektor pertambangan mineral dan batubara, lanjut Paman Birin, sapaan akrabnya, Pemprov Kalsel telah membuat cetak biru PPM yang secara khusus akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelaku usahanya.

“Blue print diharapkan bersinergis dengan rencana pembangunan yang ditetapkan Pemprov Kalsel,” imbuhnya.

Karena itu, sambung Paman Birin, ada tiga komponen yang disinergiskan untuk membangun Kalsel, yakni pemerintahan yang akuntabel dan transparan, keterlibatan perusahaan, serta peran alim ulama.

“Kalau tiga komponen ini kita sinergikan, maka bisa menimbulkan sesuatu yang luar biasa dan akan memberikan percepatan untuk membuat masyarakat Kalsel sejahtera,” pungkasnya.

Sementara Direktur Pembinaan Pengusahaan Kementerian ESDM, Hendrasto, mengatakan, forum ini berkewajiban membuat PPM yang sesuai dengan program pemerintah daerah.

“Jadi apa yang dibuat perusahaan, harus mengacu pada cetak biru. Sehingga tidak meleset, baik itu tambang yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi,” jelasnya.

Jika tambang selesai beroperasi, sementara kehidupan masyarakat di sekitarnya tidak karuan, tambah Hendrasto, maka PPM wajib dilaksanakan. Kalau tidak, maka ada sanksinya.

Menurut Hendrasto, forum ini sudah yang keempat. Sebelumnya sudah dikukuhkan di Kalteng, Kaltim dan Kaltara. (AOL/*)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved