Berita Jakarta

Pemblokiran 7 Hari Internet di Papua, Ibarat Pemerintah Berburu Seekor Tikus dengan Mengebom Rumah

Petisi #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat telah tembus 11.221 penandatangan, Minggu (25/8/2019), pukul 16.21 WIB.

Pemblokiran 7 Hari Internet di Papua, Ibarat Pemerintah Berburu Seekor Tikus dengan Mengebom Rumah
KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN
Berbagai organisasi masyarakat menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Kominfo dengan membawa poster, berorasi dan menyerahkan petisi serta somasi terkait pemblokiran akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat, Jumat (23/8/2019) di depan Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali akses layanan data telekomunikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Petisi #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat telah tembus 11.221 penandatangan, Minggu (25/8/2019), pukul 16.21 WIB. Namun demikian, pemerintah masih saja memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Ini adalah hari ketujuh masyarakat di Papua dan Papua Barat mengalami kegelapan internet. “Sampai hari ini, internet mobile di Kota Jayapura belum tersambung juga,” ungkap Syaifullah, anggota Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Minggu, saat dihubungi dari Jakarta.

Saat ini, masyarakat hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan pesan singkat/SMS. Meski layanan telepon dan pesan singkat masih bisa digunakan, namun pemblokiran internet tetap saja sangat merugikan masyarakat karena berbagai macam aktivitas publik kini sangat mengandalkan fasilitas internet, mulai dari transaksi jual beli, belajar-mengajar, kebutuhan pelayanan medis antara dokter, rumah sakit dan pasien, kerja jurnalis saat menginformasikan fakta di lapangan, hingga ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atas situasi yang ada di Papua dan Papua Barat.

Baca: Yang Unik di MotoGP Inggris 2019 - Motornya Habis Bensin, Marquez Dibonceng Marshal

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Ternyata di Kaltim Terdapat 3 Struktur Sesar Sumber Gempa yang Aktif

Baca: Hasil Barcelona Vs Real Betis Liga Spanyol - Rekor Ini Bikin Gerard Pique Sejajar Lionel Messi

Pemblokiran internet tetap saja sangat merugikan masyarakat karena berbagai macam aktivitas publik kini sangat mengandalkan fasilitas internet.

“Pemblokiran di Papua dan Papua Barat membuat saya berpikir betapa pemerintah senangnya instan saja. Begitu gagal membendung hoaks, mereka menutup begitu saja jalur internet. Ini seperti memburu satu ekor tikus dengan mengebom satu rumah. Padahal, fungsi internet tidak semata-mata untuk menyebarkan hoaks saja, tetapi juga untuk kerja, mengirim data, cari bahan pelajaran, atau memesan dan mendatangkan pesanan ojek daring, dan sebagainya,” kata Syaifullah.

Pertanyakan pendidikan literasi

Pemblokiran akses internet atau layanan data dan telekomunikasi di Papua dan Papua Barat bukanlah yang pertama kali. Mei 2019, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membatasi layanan media sosial pascakerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.

Selang tiga bulan, pola yang sama dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan eskalasi konflik di Papua dan Papua Barat. Sama seperti di kasus di Jakarta, alasan pembatasan dan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat adalah untuk menekan transmisi kabar-kabar bohong.

“Jika pola-pola pemblokiran akses internet seperti ini diterapkan terus-menerus pada saat terjadi konflik atau kerusuhan, lalu apa gunanya pemerintah gencar mengampanyekan gerakan literasi media sosial kepada masyarakat? Yang semestinya diperkuat adalah literasi masyarakat dalam menyikapi peredaran informasi di media sosial,” kata Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Dalam petisi yang disampaikan sejumlah organisasi kepada Presiden dan Menkominfo, Jumat (23/8/2019), disebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan Menkominfo untuk melakukan pembatasan dalam bentuk pelambatan atau pun pemutusan akses internet. Oleh karena itu, pembatasan dan pemblokiran akses internet oleh Menkominfo bukan bentuk diskresi yang diperbolehkan menurut hukum.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved